Era Emas Kepolisian Indonesia; Kepolisian Republik Indonesia mengalami era keemasan di bawah Soekanto Tjokrodiatmodjo, seorang freemason yang jadi Pahlawan Nasional (Era Sukanto). Kepala Kepolisian Republik Indonesia pertama Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo merupakan seorang spiritualis. Ia aktif dalam beberapa organisasi kebatinan, teosofi maupun vrijmetselarij. Namun, kegiatannya dalam kebatinan ternyata tak mengganggu pekerjaan Soekanto sebagai Kapolri. Pada masa kepemimpinannya (1950-1959) Polri justru berada dalam masa keemasan. Berikut yang telah dirangkum oleh Tim Support Priority Indonesia (Perusahaan Sepatu Kulit Militer POLRI Safety Tunggang) dibawah ini;
Soekanto pertama kali bergabung dengan vrijmetselarij ketika menjadi polisi Hindia Belanda di Semarang. Ia tercatat sebagai anggota Lodge La Contante et Fidele pada 15 November 1938. Namun, aktivitas vrijmetselarij harus berhenti pada masa pendudukan Jepang dan loji-loji ditutup. Peneliti Freemason Indonesia, Sam Ardi dalam Dialog Sejarah “Soekanto: Pahlawan Nasional, Bhayangkara, dan Freemason” di saluran Youtube dan Facebook Historia.id, Selasa, 17 November 2020, menyebut bahwa loji-loji mulai bangkit pada 1950. Sementara itu, Soekanto dilantik sebagai murid di Loji Timur Agung yang kemudian menjadi Lodge Agung Indonesia. Dalam Loji Agung Indonesia, kemudian hari Soekanto menjabat posisi prestisius, yakni Penasehat Agung.
“Setelah Guru Agung (Lodge Agung Indonesia) pertama ini pensiun dari jabatan ketua baru, kedudukannya digantikan Pak Kanto yang saat itu posisinya sudah ahli atau mister,” jelas Sam Ardi. Pengangkatan Soekanto menjadi Guru Agung terjadi pada 1959. Namun Loji Agung Indonesia tak berumur panjang. Organisasi ini dan yayasan yang berinduk di bawahnya dibubarkan Presiden Sukarno pada 1961. Salah satu yayasan itu adalah Yayasan Raden Saleh. “Yayasan Raden Saleh ketuanya adalah Pak Kanto sendiri,” ungkap Sam Ardi.
Selain itu, jelas Sam Ardi, Soekanto juga aktif dalam organisasi Ancient Mystical Order Rosae Crucis (AMORC). Dalam AMORC, Soekanto juga menjabat sebagai Guru Agung. Jadi dalam satu masa, ia menjabat dua posisi Guru Agung. Aktivitas Soekanto dalam organisasi-organisasi ini juga beriringan dengan pekerjaannya sebagai kapolri. Dalam periode kepemimpinannya (1950-1959), menurut peneliti sejarah kepolisian Ambar Wulan, Polri berada dalam masa keemasan. Kala itu, untuk pertama kalinya institusi kepolisian mendapatkan wilayah hukum yang sangat luas meliputi seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. Meski itu menjadi tantangan berat, Soekanto justru dapat membangun Polri menjadi institusi yang modern dan profesional.
Keinginan Soekanto untuk memajukan polisi, guna menjadi polisi modern, adalah bagaimana meningkatkan persoalan fungsi-fungsi teknis kepolisian. Fungsi-fungsi teknis kepolisian seperti intelijen, Kepolisian Air dan Udara (Polairud), hingga National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia didirikan olehnya. Soekanto juga membangun satuan polisi wanita dan pendidikan-pendidikan polisi untuk meningkatkan SDM kepolisi. “Apa yang ada polisi sekarang ini dengan segala fungsi-fungsi teknis operasionalnya, ini kan semua karya Sukanto. Hanya tambahan sekarang ini adalah seperti Densus 88, kemudian ada fungsi-fungsi teknis yang baru, cybercrime. Itu kan hanya menyesuaikan ya. Tapi basicly fungsi teknis ini adalah karya Pak Kanto,” jelas Ambar.
Warisan monumental lain Soekanto adalah Markas Besar Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Markas Besar yang dibangun Soekanto ini menjadi bangunan paling megah kedua setelah Istana Negara di masanya. Menurut Ambar, Soekanto merupakan seorang yang visioner. Markas Besar dibangun dengan membayangkan bahwa ke depan markas ini akan menampung ribuan polisi, bukan hanya ratusan. Saat itu Polri tumbuh jadi salah satu institusi kepolisian yang modern di Asia.
Masalah teknis di mata Soekanto juga harus diimbangi oleh prinsip kepolisian yang teguh. Soekanto selalu menentang jika persoalan politik praktis dimasukan ke dalam tubuh Polri. “Karena menurut Pak Kanto dengan masuknya persoalan politik di dalam tubuh Polri, ini akan menurunkan profesionalisme teknis kepolisian, dengan sibuk dengan persoalan politik,” ujar Ambar. Namun, prinsip itu belakangan justru yang menjatuhkan Soekanto dari Kapolri. Beberapa perwira muda yang tidak menyukainya mendatangi Presiden Sukarno dan menginginkan Soekanto diganti. Politik praktis yang dikhawatirkan Soekanto itu ternyata telah masuk ke dalam tubuh Polri.
Selain prinsip anti-politik praktis, Soekanto juga dikenal sebagai polisi jujur. Jika selama ini hanya Hoegeng yang sering dipuji soal itu, Soekanto adalah gurunya Hoegeng. Ketika memberi sambutan pada pemakaman Soekanto pada 14 Desember 1993, Hoegeng mengatakan, “Tanpa Pak Kanto polisi sudah berantakan.” Sam Ardi menambahkan, hal itu menunjukkan bahwa kegiatan Soekanto dalam organisasi kebatinan ternyata tidak mengganggu profesionalismenya sebagai kapolri. Pasalnya, meski aktif dalam organisasi, Soekanto baru diangkat sebagai Guru Agung setelah pensiun dari Polri.
“Yang sering diserang, Pak Kanto itu kan karena dia ikut vrijmetselarij sehingga terbengkalai dan sebagainya dan sebagainya. Ini sudah berhenti kok, sudah berhenti menjadi polisi baru menjadi Guru Pengarso dari Lodge Agung Indonesia sampai tahun 1961,” kata Sam Ardi. Atas berbagai kontribusinya dalam membangun Polri, pada 10 November 2020 Soekanto Tjokroatmodjo diangkat sebagai Pahlawan Nasional oleh Presideen Joko Widodo.
Sebelum Soekanto Jadi Kepala Polisi
Menjadi polisi profesional di zaman kolonial. Melawan di masa akhir pendudukan Dai Nippon. Dengan berpakaian preman, Soekanto kerap mengunjungi tempat-tempat yang dianggap rawan. Tengah malam, sebelum pulang ke rumah, dia singgah ke kantornya. Di ruang penjagaan, dia menemukan komandan jaga, seorang inspektur berkebangsaan Belanda, tidur terlelap. Soekanto ingin memberi pelajaran. Dia merogoh saku sang inspektur dan mengambil revolver. Soekanto juga melaporkan peristiwa itu ke atasannya agar memberikan sanksi. Yang terjadi, petugas itu dipecat dari kepolisian.
Selama menjadi polisi, Soekanto dikenal disiplin tanpa ampun. “Pak Kanto itu sangat disiplin, bahkan untuk hal-hal kecil seperti kebersihan dia teliti,” ujar Supardi (75 tahun), keponakan Soekanto. Semarang menjadi tempat dinas pertama Soekanto sebagai polisi. Dia mendapat penugasan di bagian yang berbeda-beda, dari lalulintas, reserse, hingga dinas intelijen polisi (PID). Yang disenanginya adalah tugas-tugas reserse. Salah satu yang sukses diungkap adalah kasus pembunuhan seorang pria Belanda bernama Borg oleh istrinya dengan motif mendapatkan warisan.
“Atas keberhasilannya, Hoofd Commisaris memberikan penghargaan kepada Soekanto sebagai polisi yang cekatan dalam melaksanakan tugas,” tulis Ensiklopedia Polisi: Jenderal Polisi R. Said Soekanto Tjokrodiatmodjo.
Pada November 1934, setelah setahun di Semarang, Soekanto dipindahtugaskan ke Purwokerto. Di kota ini, dia berdinas di bagian pengawasan terhadap kegiatan kantor-kantor polisi di sekitar Keresidenan Purwokerto. Tak ada peristiwa istimewa yang dialaminya. Empat tahun kemudian dia kembali bertugas di Semarang. Pangkatnya naik setingkat menjadi Komisaris Klass II dan menjabat sebagai Kepala Polisi Seksi IV di Candi. Selain masalah kriminalitas, Soekanto ditugaskan menangkap orang-orang Jerman dan Jepang yang dicurigai sebagai mata-mata.
Memasuki tahun 1940, Soekanto diangkat sebagai Ajunct Technisch Leider der Veldpolitie kemudian menjabat wakil kepala polisi di Residensi Kalimantan Timur yang bermarkas di Banjarmasin. Dia juga naik pangkat menjadi Komisaris Klass I, yang disandangnya hingga Jepang datang.
Pendudukan Jepang
Pada 10 Januari 1942, invasi Jepang ke Hindia Belanda dimulai dengan menduduki kota minyak di Tarakan, Kalimantan Timur, menyusul kemudian Banjarmasin dan kota-kota lainnya. Kepanikan melanda. C.H. Groen, kepala polisi Banjarmasin, memerintahkan evakuasi dengan prioritas perempuan dan anak-anak.
Soekanto belum pernah bertemu atasannya. Ketika mengantar istrinya ke kapal evakuasi, barulah dia jumpa; Groen rupanya ikut kapal itu. Apa boleh buat, Soekanto tetap tinggal di Banjarmasin dalam situasi genting. Oleh komandan militer setempat, dia diperintahkan mengumpulkan informasi terkait keadaan kota Banjarmasin dan senjata-senjata. Dia kemudian diajak ke Jawa. Di Bandung, Soekanto memberi kesaksian mengenai situasi Banjarmasin di hadapan pimpinan militer Belanda. Setelah menemui keluarganya di Bogor, dia menghadap direktur Binnelands Bestuur di Batavia (Jakarta). Namun Batavia telah dikuasai Jepang. Seluruh susunan Algemene Politie – kecuali warga Belanda – dijadikan susunan polisi pendudukan Jepang.
Menurut Peter Post dalam “Policing Society”, dimuat The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War, sebagai kekuatan pendudukan, pemerintah militer Jepang membutuhkan polisi untuk mendisiplinkan dan mengendalikan rakyat dan memastikan gerakan anti-Jepang tak mengganggu strategi militer. Tugas itu diserahkan kepada polisi sipil reguler (Keisatsu) dan polisi militer (Kenpeitai). Alokasi tugas keduanya tak dibatasi secara jelas, seringkali tumpang-tindih.
Suatu hari, dia kedatangan tamu seorang komandan Kenpeitai (polisi militer) yang mengajaknya bergabung dalam kepolisian pendudukan. Soekanto bersedia. Dia diberi pangkat Itto Keishi (Komisaris Tingkat I) dan jadi kepala kepolisian karesidenan Jakarta. Salah satu tugasnya membentuk polisi sipil reguler di Jakarta yang akhirnya terealisasi dengan markas di Cililitan Besar (depan Rumah Sakit R.S. Soekanto sekarang).
Soekanto tak lama di Jakarta. Ada isu santer, dia anak Belanda. Perawakan Soekanto memang tak seperti orang Indonesia kebanyakan. Postur tinggi besar, kulit kuning langsat, dan hidung mancung. Pihak Jepang termakan desas-desus. Soekanto dipindahkan ke Sukabumi sebagai instruktur pada Koto Kaisatsu Gakko, nama yang dipakai untuk Sekolah Tinggi Polisi, di bawah pimpinan Nagatomo. Nyatanya, hingga akhir pendudukan Jepang, Soekanto tak pernah mengajar karena latar belakangnya sebagai pejabat polisi pemerintah Hindia Belanda. “Maka waktu luang sedapat mungkin saya pergunakan menumbuhkan dan memantapkan semangat nasional berdasarkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928,“ tulis Soekanto dalam Mengenang Sjahrir suntingan Rosihan Anwar.
Dihadapkan Presiden
Kabar proklamasi kemerdekaan sampai di Sukabumi beberapa minggu kemudian. Di Sekolah Tinggi Polisi, para instruktur bumiputra menuntut pengibaran bendera Merah Putih. “Desakan yang diwarnai ketegangan menyebabkan Nagatomo mengizinkan pengibaran bendera Merah Putih, di samping bendera Jepang, Hinomaru,” ujar Soekanto dalam wawancara yang dihimpun ANRI, 18 Agustus 1982. Pada September 1945, Soekanto mendatangi Departemen Keamanan-Pemerintahan Militer Jepang di Jakarta agar menyerahkan Sekolah Polisi Sukabumi kepada Republik Indonesia. Usaha itu gagal. Keimubucho (kepala polisi) menyatakan bahwa Jepang tak punya otoritas mengalihkan kekuasaannya selain kepada Sekutu.
Soekanto akhirnya menemui Mr. Sartono, mantan seniornya di Sekolah Tinggi Hukum, di kediamannya di Jakarta untuk meminta masukan. Rupanya di sana ada Iwa Kusuma Sumantri dan beberapa pemuda tengah berembug soal perintah Sukarno untuk mencari sosok yang layak memimpin kepolisian negara. R. Soemarto, yang waktu itu menjabat kepala polisi Keresidenan Pekalongan, ditunjuk namun pada waktu yang telah ditentukan tak bisa hadir karena ditawan Gerakan Tiga Daerah.
Atas perantaraan Mr. Sartono dan Iwa, Soekanto hadir dalam rapat kabinet pertama pada 29 September 1945. Di sanalah untuk kali pertama Soekanto bertemu dengan Presiden Sukarno, bahkan dilantik sebagai kepala kepolisian negara. “Perkoncoan inilah yang mengantarkan Soekanto tampil ke muka. Meski begitu, dia memang orang yang tepat dan diperlukan dalam kepolisian,” ujar Ambar Wulan.
Dimulailah masa yang panjang sebagai kepala polisi.
(Source: Historia.id)
