Komite Penanganan Covid19

Komite Penanganan Covid19

Komite Penanganan Covid19; Pemerintah membentuk Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pembentukan tim dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2020. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto ditunjuk menjadi ketua dengan Menteri BUMN, Erick Thohir sebagai ketua pelaksana. Kehadiran tim tersebut sebagai bentuk mitigasi di bidang kesehatan dan perekonomian secara beriringan. Pembentukan Komite Penangan Covid-19 dan PEN turut menggandeng unsur TNI dan Polri. Tak tanggung-tanggung, jenderal berpangkat bintang dilibatkan dalam program tersebut. Pertama ada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Andika Perkasa. Dia ditunjuk sebagai wakil ketua pelaksana komite penanganan Covid-19 untuk mendampingi kerja Erick Thohir. Berikut yang telah dirangkum Tim Support Priority Indonesia (Perusahaan Sepatu Kulit Militer POLRI Safety Tunggang) dibawah ini;

Erick berharap kehadiran Andika Perkasa dapat meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Dia menekankan pentingnya masyarakat patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Pasalnya, hal tersebut merupakan kunci dalam memerangi pandemi Covid-19. Dia mengatakan TNI AD memiliki struktur organisasi hingga ke seluruh pelosok negeri. Sehingga, TNI AD dapat menjangkau masyarakat Indonesia yang tersebar di 83 ribu desa dan kelurahan mengerti pentingnya menjaga kesinambungan antara pemulihan kesehatan dengan kebangkitan ekonomi. “Mengajak keterlibatan TNI AD tak lain agar tentara nasional kita yang dekat dengan rakyat menjadi contoh sekaligus mengajak rakyat untuk disiplin dengan terus memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak,” kata Erick Thohir. Andika Perkasa menyatakan kesiapannya menjadi bagian dari Komite Covid-19, yang memiliki misi mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi nasional secara tepat. Andika akan melibatkan struktur komando hingga lapisan terbawah.

“Kami siap memberikan dukungan dan bantuan atas misi bersama ini untuk memulihkan kesehatan masyarakat dan juga ekonomi nasional. Kami akan melibatkan struktur komando hingga lapisan terbawah yang dekat dengan masyarakat agar disiplin dan taat protokol kesehatan,” kata Andika Sementara dari Polri, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono ditunjutk Erick Thohir sebagai Wakil Ketua Pelaksana II Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Gatot mengatakan, Polri memiliki tanggung jawab untuk ikut memutus rantai penyebaran virus corona atau Covid-19. Hal itu demi memulihkan sektor kesehatan dan ekonomi hingga menggeliat bangkit kembali. “Ini dikerjakan bersama-sama Polri TNI dan pemerintah. Dengan melakukan langkah-langkah dari persuasi sampai penegakan hukum,” kata Gatot di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (12/8). Dalam susunan PCPEN, anggota yang ditunjuk adalah Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Feri Wibisono, Deputi BPKP Salamat Simanullang, Dirjen Kominfo Ismail MT, dan Deputi LKPP Sarah Sadiqa.

Komite Penanganan Covid19

Penjelasan Menko Polhukam Soal Pelibatan TNI dan Polri

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan alasan dilibatkannya Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa di Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dia menilai peran TNI diperlukan dalam penanganan Covid-19. “Pelibatan KSAD itu agar lebih teknis juga mengatur karena selama ini juga penanganan covid ini tidak cukup hanya dilaksanakan oleh komite, tidak cukup dilaksanakan oleh gugus tugas,” katanya saat video conference, Sabtu (8/8). Dia mengatakan, sejak awal TNI-Polri sudah aktif membantu pemerintah menangani dampak pandemi Corona. Misalnya, membagikan bantuan sosial bagi warga terdampak. Hal itu, kata dia, sulit apabila hanya dikerjakan oleh birokrasi yang ada tanpa melibatkan TNI-Polri. Sebab, rentan terjadi kisruh dan penyelewengan. “Nah TNI dan Pori diikutkan agar cepat. Pun pengamanan-pengamanan di tengah-tengah masyarakat terhadap protokol kesehatan selama ini kan juga Polri dan TNI sudah diikutkan,” ucapnya.

Mahfud menuturkan, di dalam undang-undangnya, TNI tidak hanya bertugas saat terjadi peperangan saja. Namun, TNI juga memiliki tugas seperti pengabdian dan pembinaan masyarakat yang dinilai diperlukan di masa pandemi Covid-19. “Kita tidak mempersoalkan keterlibatan TNI dan Polri di dalam masalah Covid-19 ini. Karena serangan Covid ini sangat masif dan harus ditangani bersama dan ini sifatnya untuk kemanusiaan,” ujarnya. Menurutnya, TNI dan Polri juga dibutuhkan untuk menertibkan masyarakat dalam perang melawan Covid-19. Kehadiran TNI-Polri diperlukan apabila ada masyarakat yang tidak mematuhi aturan pemerintah di masa pandemi. “Kan agak berat kalau tidak ada Polri dan TNI yang mengamankan orang yang melanggar di jalan, tidak tertib mengadakan kerumuman-kerumunan dan itu harus diberitahu, harus dibubarkan, menertibkan rumah ibadah, pasar dan sebagainya,” tutup Mahfud.

5 Tema Progam Komite Penanganan Covid-19 dan PEN

Sementara itu, Airlangga mengatakan, ada 5 tema program yang akan dikerjakan oleh pihaknya. Program pertama yakni, Indonesia Aman di mana diperlukan ada akselerasi dan perluasan dari PCR, lacak dan karantina. Selain itu, dia menyebut program Indonesia Aman menargetkan 8 daerah zona merah-oranye Covid-19 membaik menjadi zona kuning dan hijau. Program Indonesia Aman juga mempersiapkan masyarakat aman dalam menghadapi Pilkada 2020 yang digelar di 270 daerah. Program kedua adalah Indonesia Sehat, yang didorong untuk percepatan kemandirian pelayanan kesehatan. Melalui program ini, Komite menargetkan kapasitas rumah sakit, alat kesehatan, dan obat di dalam negeri tercukupi untuk penanganan Covid-19 di sektor kesehatan.

Komite Penanganan Covid19

Pemerintah juga menyiapkan program Indonesia Berdaya yang akan mendorong penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program padat karya. Menurut Airlangga, program ketiga ini juga akan mendorong perluasan Kartu Prakerja, subsidi listrik, penyaluran kredit modal kerja, dan penjaminan pemerintah dengan prioritas UMKM. Kemudian, program keempat yaitu Indonesia Tumbuh yang berfokus pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi corona. Program ini mencakup peningkatan ekspor, transformasi tambahan perluasan perpajakan dan cukai, hingga mendorong ekonomi di level mikro dan sektor lain.

Terakhir, pemerintah menyiapkan program Indonesia Bekerja. Program tersebut sebagai upaya membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. “Dari komite akan menyiapkan program multiyears, terutama terkait dengan perencanaan daripada program-program yang memang harus dilakukan tidak dalam satu tahun, dan pelaksanaan program yang ada di 2020 diharapkan didorong sampai 2021,” kata Airlangga dalam video conference usai rapat bersama Presiden Jokowi pada hari senin lalu.

(Source: merdeka.com)

Leave a Reply