Melihat Peluang Kasal jadi Panglima TNI, Ada Skenario Jokowi Diungkap Anggota DPR

Melihat Peluang Kasal jadi Panglima TNI, Ada Skenario Jokowi Diungkap Anggota DPR

Melihat Peluang Kasal jadi Panglima TNI, Ada Skenario Jokowi Diungkap Anggota DPR; Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon berbicara mengenai pengganti Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Hitungannya Andika Perkasa akan memasuki pensiun sebagai prajurit pada Desember 2022. Sesuai tanggal lahir, 21 Desember 1964, jenderal berbintang empat itu akan memasuki usia 58 tahun.

Dengan demikian, maka masa jabatannya sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga akan berakhir.

Ia turut membahas mengenai adanya isu potong generasi. Effendi juga mengungkap skenario apabila Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono menjadi calon panglima TNI menggantikan Andika Perkasa.

Hal itu dibahas Effendi saat Raker Komisi I DPR RI dengan Wamenhan RI, Panglima TNI beserta Kasad, Kasal, Kasau membahas agenda RKA Kemhan/TNI TA. 2023 dan isu-isu aktual lainnya.

Plan A Surpres
Effendi mengungkap ada ‘Plan A’ untuk mengangkat Yudo sebagai Panglima TNI. “Kalau sebelum tanggal 4 Oktober dimasukan Surpres (surat presiden) pergantian panglima maka kemungkinan masih plan A, plan A sekarang mungkin yang laut (TNI AL) masuk yang ini ke sana,” ujar Effendi kepada wartawan, dikutip Selasa (6/9).

Bila Presiden Joko Widodo mengirimkan surat presiden nama panglima pengganti Andika sebelum 4 Oktober 2022 diduga nama Yudo yang diserahkan. 4 Oktober adalah waktu DPR memasuki masa reses.

“Kita sampai 4 Oktober 5 Oktober kan sudah off kecuali ada hal tapi kebiasaan Pak Jokowi enggak ada tuh yang terlalu menggunakan masa reses lah,” ujar Effendi.

Plan B Surpres
Sementara, bila surpres diserahkan di bulan Desember, para kepala staf angkatan TNI saat ini masa baktinya tinggal di bawah 10 bulan sampai pensiun.

Peluangnya dicalonkan menjadi panglima kecil. Menurut Effendi juga ada agenda untuk mempersiapkan tahun politik.

“Tapi kalau sudah masuk jelang di pertengahan Desember semua tidak berpeluang lagi sudah below ten months dan ada tantangan harus dipersiapkan karena tahun politik 2023,” ungkap politikus PDIP ini.

Calon Panglima TNI yang akan diajukan oleh Presiden kepada DPR untuk diuji dalam hal kompetensinya adalah perwira tinggi yang pernah menduduki kepala staf angkatan dan belum memasuki masa pensiun.

Dengan ketentuan itu, maka yang berpeluang dipilih oleh Presiden Joko Widodo saat ini adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (AD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (AL) Laksamana TNI Yudo Margono dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (AU) Marsekal TNI Fadjar Prasetya.

Isu Potong Generasi
Effendi juga menyinggung mengenai isu potong generasi dan mengingatkan kemungkinan ada pihak lain yang tidak senang. Ia mengatakan mendengar isu bahwa perwira tinggi TNI terjadi potong generasi, yakni kelahiran tahun 1968 ke atas perlu dipersiapkan atau menjadi kandidat potensial pengganti Andika Perkasa.

“Dengar-dengar katanya ini potong generasi, katanya. Jadi langsung ke 94 semua. Jangan ada yang marah. Dipersiapkan yang akan, kelahiran 68 ke atas,” ujarnya.

Politikus PDIP itu menilai suatu hal yang wajar apabila Panglima TNI selanjutnya akan memotong generasi. Effendi mengungkit adanya agenda besar pada 2024.

“Ya wajar, dipersiapkan untuk melintasi persiapan sampai lewat masa Pemilu karena ada 2 Pemilu besar, Pilpres, Pileg dan Pilkada. Wajar. Nah kami ikut di dalam pengambil kebijakan di bawah bapak. Makanya kita ikut memberikan pandangan, pak,” ungkapnya.

Kerap Terjadi Potong Generasi
Terkait isu potong generasi, disebut-sebut Panglima TNI selanjutnya dipersiapkan dari angkatan 1994. Sedangkan, Kasal Yugo dan dua Kepala staf lainnya merupakan angkatan 1988.

Di era Presiden Joko Widodo beberapa kali terjadi potong generasi soal panglima TNI dan Kapolri. Sebelumnya, Hadi Tjahjanto angkatan 1986 menggantikan Gatot Nurmantyo sebagai panglima TNI. Gatot merupakan angkatan 1982. Itu artinya, ada 3 angkatan yang dilewati oleh Hadi.

Begitu pula di tubuh Kepolisian RI, juga terjadi potong generasi pada pergantian Kapolri. Sebelumnya, Tito Karnavian angkatan 1987 menggantikan Badrodin Haiti yang merupakan angkatan 1982. Kemudian Listyo Sigit Prabowo angkatan 1991 menggantikan Tito Karnavian angkatan 1987.

Era Jokowi Belum Ada Panglima TNI dari AL
Laksamana TNI Yudo Margono digadang-gadang menjadi kandidat terkuat menggantikan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Analisis itu disampaikan Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi. Dalam pengamatannya, sepanjang masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo belum pernah ada Panglima TNI dari kesatuan Angkatan Laut.

“Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, belum pernah ada Panglima dari lingkungan TNI AL. Meski tidak ada ketentuan normatif yang mengharuskan pergiliran di antara ketiga matra, namun hal itu bukan berarti tidak penting untuk menjadi pertimbangan,” ucap Fahmi.

Fahmi sangat berharap pemilihan Panglima TNI jangan sampai menimbulkan konflik terpendam di bawah permukaan. Yang, kemudian berpotensi menghadirkan kerawanan bagi soliditas TNI, terlebih stabilitas nasional.

“TNI AL tidak boleh diperlakukan ibarat anak tiri. Padahal bangsa ini mestinya bisa lebih berdaulat di laut dan menjadi bangsa Maritim yang besar.” ujarnya.

“Atau memang jangan-jangan ada kekhawatiran jika kita menjadi lebih kuat di laut? Kalau iya, itu adalah agenda proksi. Semoga elite politik kita dan jajaran TNI tidak menjadi agen dan aktornya,” sambung dia.

Kasal Siap Jika Ditunjuk jadi Panglima
Di sisi lain, Yudo Margono menegaskan kesiapan jika diberikan amanah dan tanggung jawab lebih besar. Termasuk menjadi Panglima TNI.

“Sebagai prajurit TNI ditugaskan di mana pun harus siap,” katanya di KRI Dewa Ruci, Jakarta, dilansir Antara, Jumat (2/9).

Sebelumnya, Khairul Fahmi mengatakan peluang bagi Yudo untuk menjadi panglima TNI juga terbuka karena mengacu pada penunjukan Jenderal TNI Andika, tambahnya, Presiden Joko Widodo tidak menetapkan syarat usia dan masa aktif sebagai pertimbangan utama. Sehingga, pola itu masih mungkin diterapkan pada saat penggantian Panglima TNI pada 2023, katanya.

(Source: Merdeka.com)

Leave a Reply