Memahami Vaksinasi Covid19

Memahami Vaksinasi Covid19

Memahami Vaksinasi Covid19; pemerintah memilih program vaksinasi untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia. Metode pemberian vaksin ini akan diberikan kepada 181 juta masyarakat Indonesia dan diharapkan dapat menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok masyarakat terhadap Covid-19. Program vaksinasi akan dimulai pertengahan bulan Januari 2021. Vaksinasi ini ditargetkan selesai dalam kurun waktu 15 bulan dengan menyasar 181,5 juta orang. Berikut yang telah dirangkum oleh Tim Support Priority Indonesia (Perusahaan Sepatu Kulit Militer POLRI Safety Tunggang) dibawah ini;

Pemerintah telah memutuskan memilih tujuh jenis vaksin untuk program vaksinasi virus Corona. Ketujuh vaksin itu dipilih karena dianggap sudah aman untuk digunakan dan tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.01.07/ Menkes/12758/ 2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19). Tujuh vaksin itu adalah produksi PT Bio Farma, kemudian AstraZeneca buatan Inggris, lalu China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm) asal negeri tirai bambu. Selanjutnya vaksin Moderna buatan Amerika, lalu vaksin Novavax asal Kanada dan vaksin Pfizer-BioNTech juga buatan Amerika. Dan terakhir vaksin Sinovac buatan perusahaan bioteknologi asal China.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan terdapat 5 jalur pengadaan vaksin Covid-19 yang ditempuh Indonesia. Empat di antaranya bersifat bilateral, sementara sisanya multilateral. Pengadaan vaksin dari kerja sama bilateral antara lain, kontrak 125 juta dosis vaksin dari Sinovac.

Pemerintah juga telah menandatangani komitmen supply dari Novavax dengan menggunakan platform protein sub unit rekombinan yang berasal dari AS sebesar 50 juta dosis. Kemudian dengan AstraZeneca platform viral vector dari Inggris sebanyak 50 juta dosis vaksin. Dari ketiga vaksin tersebut baru AstraZeneca yang sudah mengeluarkan hasil efikasi (efektivitas vaksin). Sebanyak 155 juta dosis vaksin telah dipesan Indonesia bekerja sama dengan perusahana China Sinovac Biotech Ltd. Kerjasama dilakukan lewat uji klinis Fase 3 vaksin CoronaVac buatan Sinovac dilakukan di Indonesia. Vaksin Sinovac ini datang secara bertahap. Dengan rincian 1,2 juta yang datang pada 6 Desember 2020, 1,8 juta pada Januari 2021, dan 122,504 juta akan datang pada Januari 2022. Selain mengimpor langsung vaksin ini dari China, PT Biofarma juga akan memproduksi vaksin itu di Indonesia.

“Dengan memperhitungkan bahwa 1 orang membutuhkan 2 dosis dan memperhitungkan guideline WHO kita persiapkan 15 persen cadangan maka total vaksin yang diperlukan ada sekitar 426 juta dosis vaksin,” kata Budi Gunadi Sadikin dalam chanel youtube sekretariat Presiden). Juru Bicara Vaksinasi dan Perwakilan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dr Siti Nadia Tarmizi, menyebut tujuh jenis vaksin dipilih pemerintah tersebut sudah aman digunakan. Semua telah melewati uji klinis tahap I-III. Bahkan vaksin Sinovac telah distribusikan ke 34 Provinsi Indonesia untuk mendukung program vaksinasi.

Adapun proses pemberian vaksin Sinovac, kata Nadia, dilakukan jika dapat persetujuan emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selanjutnya vaksinasi baru akan dilakukan dengan dua tahapan. Tahap pertama vaksinasi dilakukan dalam rentang waktu Januari-April 2021. Vaksinasi periode pertama tersebut diprioritaskan untuk 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas pelayan publik di 34 provinsi.

Vaksinasi tahap kedua diperuntukkan bagi 63,9 juta masyarakat rentan dan 77,4 juta masyarakat lainnya yang diberikan sesuai pendekatan klaster. Tahap kedua ini rencananya akan dilakukan mulai April 2021 hingga Maret 2022. Vaksinasi selanjutnya diberikan kepada masyarakat lansia di atas 60 tahun yang jumlahnya sekitar 21,5 juta orang. Menurut Nadia, memang tidak mudah untuk menyediakan 420 juta dosis vaksin bagi Indonesia. Ini dikarenakan banyak dunia juga memerlukan vaksin serupa “Karena kapasitas produksi vaksin itu sekitar 6 miliar dosis dan ini menentukan kebutuhan vaksin Covid separuhnya,” kata dia menjelaskan.

Sejumlah negara memang sudah melakukan penyuntikan antivirus Covid-19. Dikutip dari ourworldindata.org tercatat per 5 Januari ada 18 negara menggelar vaksinasi. Negara tersebut di antaranya, Qatar dan Meksiko yang sama-sama menggunakan vaksin Pfizer-Biontech dalam gelombang pertama program vaksinasinya. Kemudian Serbia, Kuwait, Swiss, Kosta Rika, Hongaria, Slovakia, Republik Ceko, Polandia, Yunani, Inggris, Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan Israel. 13 negara ini juga memakai vaksin Pfizer-BionTech. Lalu ada Oman, Kanada dan Amerika Serikat yang menggunakan vaksin Pfizer untuk masyarakatnya.

Pemerintah Siap Realokasi Anggaran untuk Vaksin Gratis

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku siap merealokasi anggaran dari pos-pos belanja yang sudah ada, untuk pelaksanaan vaksin gratis di tahun ini. Saat ini perkiraan awal untuk anggaran vaksinasi sendiri berada di kisaran Rp73-74 triliun. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan saat ini sudah ada alokasi anggaran Rp18 triliun untuk pengadaan vaksin. Pemerintah juga masih memiliki sisa lebih anggaran (SILPA) tahun lalu sebesar Rp47,07 triliun.

“Vaksinasi ini sesuatu yang harus dianggarkan. Seperti ada bagian dari SILPA 2020 yang sebesar Rp47 triliun yang akan digunakan untuk menambah anggaran vaksinasi,” kata dia dalam APBN KiTa. Bendahara Negara itu bahkan menyebut sudah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan realokasi anggaran apabila dibutuhkan. Namun dengan catatan, pemerintah harus tetap menjaga agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 tetap 5,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). “Kami sekarang sedang identifikasi berbagai kegiatan yang ada dalam UU APBN 2021 yang bisa direalokasi. Ini sudah diinstruksikan presiden ke seluruh kementerian/lembaga (K/L),” ungkapnya.

Pastikan Realokasi Hati-Hati

Meski begitu, dia menjamin bahwa realokasi anggaran dari K/L maupun pemerintah daerah (pemda) akan dilakukan secara hati-hati. Hal ini dilakukan agar realokasi anggaran yang dilakukan tidak menganggu kegiatan K/L dan pemerintah daerah. “Artinya kami upayakan agar refocusing dan realokasi dilakukan benar-benar spesifik. Yakni untuk kegiatan yang benar-benar diyakini bisa untuk kita alihkan, tidak mengganggu program kerja lembaga dan prioritasnya bisa dipindahkan,” jelas dia.

(Source: merdeka.com)

Leave a Reply