Pembatasan Berskala Mikro

Pembatasan Berskala Mikro

Pembatasan Berskala Mikro

Pembatasan Berskala Mikro; Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito menilai sudah seharusnya Pemprov DKI melakukan pembatasan yang lebih ketat karena kasus Corona makin naik. Dia menyarankan ada pembatasan sosial berskala mikro. “Khusus daerah yang sedang menjalankan PSBB termasuk DKI Jakarta untuk daerah yang sudah pengendaliannya sudah lebih mikro daripada kota, maka kami harapkan kecamatan pun bisa juga melakukan pembatasan sosial berskala mikro, sehingga bisa betul-betul tempat yang memiliki penularan tinggi sesuai dengan data yang ada bisa dikendalikan dengan baik,” kata Wiku saat konferensi pers secara virtual melalui akun YouTube Satpres, Kamis (10/9/2020). Dalam sesi tanya jawab, Wiku kembali ditanya tanggapannya apakah PSBB ketat di DKI adalah langkah tepat serta antisipasinya terhadap dampak ekonomi yang timbul. Wiku tak memungkiri bahwa keputusan tersebut akan berdampak pada ekonomi. “Dalam PSBB pembatasan utamanya adalah pembatasan aktivitas sosial ekonomi, dengan menjalankan ini tentu dampak sosial ekonomi dirasakan oleh masyarakat semuanya. Karena kondisi ini adalah kondisi pandemi di seluruh dunia dan daerah yang menerapkan PSBB tentunya, pembatasan aktivitas sosial ekonomi ini memiliki dampak sosial ekonomi,” ujarnya. Berikut yang telah dirangkum Tim Support Priority Indonesia (Perusahaan Sepatu Kulit Militer POLRI Safety Tunggang) dibawah ini;

“Kita melihat dari kenaikan kasus selama empat Minggu terakhir, utamanya karena zona merah di kota-kota di DKI Jakarta, perlu dilakukan pembatasan yang lebih ketat,” lanjut Wiku. Dia pun kembali menyinggung agar pembatasan dilakukan berskala mikro. Dengan begitu, proses pengendalian bisa dilakukan serinci mungkin. “Bahkan kalau perlu dilakukannya adalah pembatasan sosial berskala mikro karena informasi dan datanya bisa lebih spesifik untuk daerah-daerah tertentu dengan pencatatan yang lebih baik, sehingga penanganan kasus termasuk testing, tracing, dan treatmennya juga bisa dilakukan target pada daerah-daerah yang zona merah,” ujarnya. Seperti diketahui, Pemprov DKI kembali akan menerapkan PSBB total. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan keputusan itu akan berlaku mulai 14 September mendatang.

“Dalam rapat Gugus Tugas tadi sore disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan PSBB seperti pada masa awal pandemi dulu, bukan lagi PSBB transisi, tapi kita harus melakukan PSBB sebagai mana masa awal dulu,” kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/9). Anies mengatakan, bila penularan virus Corona tak dapat direm, tempat tidur isolasi Corona diprediksi akan penuh pada 17 September nanti. Kapasitas ruang perawatan Corona semakin tipis akibat lonjakan kasus sejak PSBB mulai diperlonggar. “Kita memasuki masa transisi dan apa yang terjadi? Secara bertahap, terutama di bulan Agustus, kita mulai menyaksikan peningkatan jumlah kasus. Persentase dari tempat tidur yang digunakan naik. Ambang batasnya 4.053,” kata Anies.

Ini Gambaran Pembatasan Sosial Skala Mikro yang Dinilai Jokowi Efektif

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutip penjelasan pakar yang menyebut pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) saat ini lebih efektif menekan penularan Corona. Seperti apa gambarannya? Saat ini, salah satu daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala mikro adalah Kota Bogor. Pemkot Bogor menamakannya pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas (PSBMK). PSBMK Kota Bogor diberlakukan sejak 29 Agustus 2020. Berakhir pada hari ini, Wali Kota Bogor Bima Arya telah memperpanjangnya untuk 3 hari. Pemkot Bogor menerapkan PSBMK ini setelah wilayahnya ditetapkan masuk zona merah atau risiko tinggi penularan COVID-19. Dikutip dari laman resmi Pemkot Bogor, kotabogor.go.id, Bima Arya mengatakan pemberlakuan PSBMK ini bekerja sama dengan komunitas. Jadi, RW-RW yang masuk zona merah dibatasi aktivitasnya atau semi-lockdown. “Kita mempercepat evaluasi PSBB (pembatasan sosial berskala besar) dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas. Jadi, RW yang merah akan dibatasi aktivitasnya atau semi-lockdown RW-RW yang merah,” kata Bima Arya didampingi Jajaran Forkompinda saat konferensi pers di teras Balai Kota Bogor, Jumat (28/8/2020).

Begini gambarannya, yang dilarang adalah nongkrong dan membuat kerumunan. Bima Arya menegaskan PSBMK bukan lockdown. “Boleh beraktivitas kalau untuk kesehatan dan pangan. Jadi masih boleh bekerja tapi tidak boleh berkerumun atau nongkrong. Jadi bukan berarti lockdown total,” jelasnya. Saat PSBMK, Pemkot Bogor juga memberlakukan jam operasi bagi toko-toko, unit usaha, hingga pukul 18.00 WIB, dan juga jam malam aktivitas warga di luar hingga pukul 21.00 WIB. Pemkot Bogor memberi sanksi toko yang melanggar jam operasional saat PSBMK. Ada denda bervariasi.

Setelah Gubernur DKI Anies Baswedan mengumumkan akan memberlakukan PSBB ketat seperti versi awal pandemi Corona, dia lalu menggelar rapat dengan kepala daerah Bodetabek. Bima Arya menegaskan bahwa Bogor akan tetap memberlakukan PSBMK. “Jadi menurut saya kita jalankan konsep Bogor yang sekarang ini kita sebut PSBMK, pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas. Jadi fokusnya adalah pembatasan aktivitas warga. Jadi penguatan protokol kesehatan. Jadi tidak boleh berkumpul di atas jam 9 malam, pembatasan jam operasional di malam hari, memperkuat protokol kesehatan dengan melibatkan warga dan komunitas dan juga mengawasi secara ketat RW-RW merah di lapangan. Itu konsep kami. Kita arahnya tidak ke PSBB total,” tegas Bima Arya, Jumat (11/9).

Soal pembatasan sosial berskala mikro ini awalnya disinggung oleh Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito. Dia menyarankan DKI Jakarta memberlakukan hal itu. Presiden Jokowi juga membahas hal ini saat bertemu dengan para pemred. Hal ini lalu ditegaskan oleh Jubir Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman. “Saya ikut mendampingi Presiden kemarin (Kamis, 10/9), beliau menekankan, berdasarkan pengalaman empiris dan pendapat ahli sepanjang menangani pandemi COVID-19, pembatasan sosial berskala mikro/komunitas lebih efektif menerapkan disiplin protokol kesehatan,” jelas Fadjorel, Jumat (11/9).

(Source: news.detik.com)

Leave a Reply