Penundaan Pemindahan IbuKota

Penundaan Pemindahan IbuKota

Penundaan Pemindahan IbuKota; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan, pemerintah memutuskan untuk menunda program pemindahan ibu kota negara ke provinsi Kalimantan Timur. Mengingat, penanganan virus corona saat ini menjadi fokus prioritas pemerintah. “Kemudian mengenai IKN (ibu kota negara). Sampai hari ini IKN programnya masih di hold (tunda),” ujar dia dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen Jakarta, Selasa (8/9).  Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan proyek pembangunan Ibu Kota baru tak disentuh Presiden Joko Widodo selama ada wabah virus corona. Jajaran Kabinet Indonesia Maju tengah berfokus pada penanganan pandemi Covid-19. “Kita belum mikir itu mau terus apa tidak, sekarang kita fokus sama ini (penanganan virus corona),” kata Menko Luhut dalam video konferensi bersama wartawan, Jakarta, Selasa (14/4).

Menko Luhut mengaku tak tahu sampai kapan proyek pembangunan Ibukota Negara baru akan ditunda. Semua tergantung keputusan Presiden Jokowi. Jika menilik target pemerintah, di tahun ini rancangan atau desain tata kota untuk ibu kota baru di Kalimantan Timur ditargetkan selai pada pertengahan tahun ini, tepatnya sekitar Mei atau Juni 2020. Hasil rancangan tersebut kemudian akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasca diserahkan kepada Jokowi, proses selanjutnya yakni peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek infrastruktur dasar seperti pembangunan akses jalan menuju IKN. Itu targetnya akan dilakukan pada Oktober 2020. “Finalisasi desain kita targetkan selesai bulan Mei atau Juni untuk disampaikan ke presiden, urban desainnya. Mei dan Juni itu baru basic design. Kalau groundbreaking-nya diperkirakan akhir semester II, sekitar Oktober. Infrastruktur dasar kita mulai akhir semester II,” kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis H Sumadilaga di Gedung Kementerian PUPR, Kamis (12/3). Berikut 5 fakta penundaan proyek pemindahan ibukota yang dirangkum Tim Support Priority Indonesia (Perusahaan Sepatu Kulit Militer POLRI Safety Tunggang) dibawah ini;

Fokus Tangani Corona

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi mengatakan, anggaran negara akan diprioritaskan untuk penanganan Covid-19. Di antaranya untuk kesehatan masyarakat, perlindungan terhadap daya beli masyarakat, dan menjaga keberlangsungan sektor usaha terutama UMKM. “Penundaan proyek IKN, karena Pemerintah saat ini masih fokus penanganan Covid-19,” kata Jodi melalui pesan singkat kepada Merdeka.com. Jodi menjelaskan yang saat ini dilakukan terkait pembangunan ibu kota baru hanya sebatas menjaga komunikasi dengan para calon investor saja. “Tidak ada pembicaraan mengenai penggunaan anggaran seperti yang dituduhkan,” katanya dikutip keterangan di Jakarta. Dia mengatakan, sesuai instruksi dan arahan Presiden Jokowi, APBN 2020 sudah jelas diprioritaskan untuk penanganan Covid-19. Jodi bahkan menyebut sangat memungkinkan juga untuk menunda proyek IKN sampai situasi kondusif. “Ke depan tidak menutup kemungkinan juga beberapa proyek pembangunan, termasuk Ibu Kota Negara baru, bisa ditunda sampai situasi berjalan normal kembali,” ujarnya.

Pembangunan Infrastruktur Dasar Tetap Jalan

Menteri Suharso mengatakan, meski proyek pemindahan ibu kota ditunda, namun dia memastikan pembangunan infrastruktur dasar di sejumlah daerah penyangga akan tetap berlangsung. Sebagaimana rencana pemerintah yang tertuang dalam agenda masterplan, khususnya IKN. “Tapi kita tetap dalam rangka persiapan, dan kita tetap melanjutkan masterplan (IKN). Seperti pembangunan infrastruktur dasar di kota penyangga di Samarinda dan balikpapan,” jelasnya.

Belum Ada Alokasi Anggaran

Menteri Basuki menyampaikan, Kementerian PUPR pada tahun ini belum mengalokasikan anggaran untuk proyek IKN di Kalimantan Timur tersebut. Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2020 di Kementerian PUPR, tidak ada kegiatan khusus untuk proyek ibu kota baru. Ini karena Undang-Undang (UU) mengenai pembentukan IKN belum terbentuk. Dengan demikian pembangunan IKN secara fisik juga belum bisa dimulai. “Kita masih tunggu UU IKN. Jadi kami belum bisa mengalokasikan anggaran. Kami tegaskan, pada DIPA 2020 juga tidak ada anggaran di Kementerian PUPR untuk pembangunan IKN,” tukas Menteri Basuki.

Tetap Jaga Komunikasi dengan Investor

Sebagaimana arahan dari Presiden Jokowi kepada para menteri yang harus tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan maksimal di tengah pandemi ini, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun tetap menjaga komunikasi dengan para investor. Menko Luhut menyatakan sejumlah investor masih menunjukkan minatnya untuk menanamkan modalnya di ibu kota negara baru. “Jadi masih jalan, hanya dia minta berita terakhir dua minggu lalu, dia minta kami agar dia majority,” kata Luhut, Selasa (14/4).

Beban Ekonomi Bertambah Jika Dihentikan

Ekonom Center of Reforms on Economic (CORE), Piter Abdullah menyambut baik keputusan Pemerintah yang tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar di daerah penyangga proyek ibu kota negara (IKN) yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Mengingat belanja pemerintah merupakan stimulus bagi ekonomi nasional. “Masih di hold itu dalam pandangan Saya bukan berarti sudah putus ditunda. Karena pemerintah masih tetap melanjutkan persiapan, juga melakukan pembangunan infrastruktur dasar di kota penyangga, seperti Samarinda dan Balikpapan. Jadi ini baik,” kata dia saat dihubungi Merdeka.com, Selasa (8/9). Menurut Piter jika proyek terkait IKN dihentikan seluruhnya akan menyebabkan beban ekonomi nasional kian berat. Sebab belanja pemerintah dinilai berfungsi efektif sebagai stimulus untuk mempercepat proses pemulihan perekonomian Indonesia yang kini terdampak para akibat pandemi Covid-19. “Saya pribadi berpendapat pemerintah sebaiknya tidak menunda proyek strategis (IKN) sepenuhnya. Karena justru di tahun depan kita membutuhkan stimulus untuk menggerakkan ekonomi,” jelas dia.

(Source: Merdeka.com)

Leave a Reply