PSBB Transisi

PSBB Transisi

PSBB Transisi Kala Pandemi;Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya memperpanjang penerapan PSBB dan menetapkan bulan Juni sebagai masa transisi Jakarta di masa pandemi atau dikenal dengan PSBB transisi.  Hal ini berarti akan ada beberapa kegiatan dan sektor tertentu yang dapat dilonggarkan secara bertahap. Meski demikian, masyarakat tetap perlu mematuhi protokol kesehatan penanganan virus corona Covid-19 saat masa PSBB transisi Jakarta.

Apa itu PSBB transisi?

PSBB transisi Jakarta adalah pelonggaran kegiatan sosial ekonomi secara bertahap, tetapi tetap mengikuti prinsip dan protokol kesehatan penanganan Covid-19. Bertujuan untuk membuat masyarakat kembali produktif, sehat, dan aman dalam beraktivitas di era new normal.  Jenis PSBB ini dirancang dengan dua fase, yakni fase I dan fase II. Setiap fase berlaku satu bulan, dan dapat diperpanjang sesuai hasil pemantauan kondisi pengendalian wabah Covid-19. Masa transisi fase I akan dimulai pada 5 Juni 2020 hingga waktu yang tidak ditentukan.

Prinsip PSBB Transisi:

-Terdapat prinsip umum yang perlu diperhatikan selama pelaksanaan PSBB transisi Jakarta ini, yaitu:

-Orang yang sehat diperbolehkan berkegiatan di luar rumah. Sedangkan, orang-orang yang merasa sedang tidak sehat, dilarang bepergian ke luar rumah

-Fasilitas umum atau kegiatan tertentu hanya melibatkan orang-orang dengan kapasitas maksimal 50%. Orang lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak belum diperbolehkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu

-Selalu gunakan masker saat berada di luar rumah

-Jaga jarak aman dengan orang lain sejauh 1 meter

-Sering cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir minimal selama 20 detik. Jika tidak menemukan akses air mengalir, gunakan cairan pembersih berbasis alkohol 60%

-Menerapkan etika batuk dan bersin yang benar, yakni dengan menutup hidung dan mulut dengan tisu atau siku bagian dalam.

Jadwal Pembukaan PSBB Transisi Jakarta:

5 Juni 2020 (Kapasitas maksimal 50%)

-Tempat dan kegiatan ibadah

-Angkutan umum

-Kendaraan pribadi

-Taksi konvensional dan online

-Fasilitas olahraga

8 Juni 2020 (Kapasitas maksimal 50%)

-Museum, galeri dan perpustakaan

-Rumah makan mandiri (nonpertokoan)

-Pergudangan

-Perkantoran

-Ojek online boleh angkut penumpang

-Pertokoan/ retail/showroom mandiri

-Layanan pendukung (fotocopy, bengkel, servis)

13 Juni 2020 (Kapasitas maksimal 50%)

-UMKM Binaan Pemprov

-Taman, RPTRA

-Pantai

15 Juni 2020 (Kapasitas maksimal 50%)

-Pasar, pusat perbelanjaan, mall

-Salon atau barbershop

20 Juni 2020 (Kapasitas maksimal 50%)

-Taman rekreasi indoor

-Taman rekreasi outdoor

-Kebun binatang

Pemprov DKI Masih Bahas Payung Hukum Denda Progresif PSBB Transisi

Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih membahas mengenai payung hukum terkait sanksi denda progresif untuk pelanggaran PSBB masa transisi. Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin mengatakan, pihaknya masih memberlakukan pemberian sanksi berdasarkan Pergub Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelanggaran PSBB Masa Transisi. “Sedang penyusunan di Biro Hukum (untuk payung hukum denda progresif),” katanya saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (5/8). Sementara itu, dia mengungkapkan, pihaknya telah mengumpulkan sanksi denda terhadap pelanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebesar Rp 2,47 miliar. Arifin menyatakan total denda tersebut sejak PSBB periode kedua hingga masa transisi atau 3 Agustus 2020.

“Total denda secara keseluruhan sebesar Rp 2.470.710.000. Jumlah tersebut terdiri pelanggaran tidak menggunakan masker, fasilitas umum,” kata Arifin dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8). Sedangkan pelanggaran paling tinggi yakni terkait tidak menggunakan masker sebanyak 62.198 dengan rincian 6.811 orang terkena sanksi denda dan 55.387 dikenakan sanksi kerja sosial. Jumlah denda pelanggaran masker mencapai Rp 1.007.560.000. Kemudian untuk pelanggaran di fasilitas umum sebanyak 601 pelanggaran dengan rincian 503 dikenakan sanksi tertulis dan 98 membayar denda yang telah ditetapkan. “Jumlah denda yang terkumpul untuk kegiatan di fasilitas umum mencapai Rp 369.850.000,” ucapnya. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya akan memberlakukan denda progresif kepada perkantoran atau tempat usaha yang berulang kali melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). “Pemprov DKI juga kan ketatkan pengawasan setiap usaha dan aktivitas publik di Jakarta. Kami akan umumkan secara resmi di situs kita tentang pelanggaran usaha yang terjadi dan penindakannya,” kata Anies dalam video Youtube Pemprov DKI Jakarta, Kamis lalu. Berikut rangkuman Tim Support Priority Indonesia ( Perusahaan Sepatu Kuli Militer POLRI Safety Tunggang ) dibawah ini;

Masih Larang Resepsi Pernikahan Saat PSBB Transisi

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Cucu Ahmad Kurnia mengatakan, penyelenggaraan resepsi pernikahan belum diizinkan saat perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi. “Belum boleh (resepsi pernikahan) yang diperbolehkan baru akad nikah, 30 orang maksimal,” katanya saat dihubungi, Selasa (4/8). Dia mengungkapkan, bila masyarakat melanggar akan dikenakan sanksi denda yang harus dibayarkan oleh pengelola gedung resepsi. Denda tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Masa Transisi. “Yang kena sanksi pengelola gedungnya, sanksi Rp 10 juta sesuai Pergub 51,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memberikan izin operasional bioskop dan sejumlah tempat olahraga di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi. Melalui Surat Keputusan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Nomor 211 Tahun 2020, larangan operasional tersebut selama masa perpanjangan ketiga PSBB transisi yakni terhitung sejak 31 Juli hingga 13 Agustus. Adapun sejumlah tempat yang masih dilarang operasionalnya sebagai berikut:

– Bioskop

– Pusat kesegaran jasmani

+pusat fitness

+softplay

+trampolin

+kelas olahraga

– Bola sodok

– Bola gelinding

– Ice skating

“Apabila terjadi peningkatan kasus baru secara signifikan berdasarkan Pemantauan dan hasil evaluasi gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 tingkat provinsi maka perpanjangan masa transisi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dapat dihentikan,” tutup Cucu..

(Source: merdeka.com, indonesiabaik.id)

Leave a Reply