Menyambut The New Normal; Istana Kepresidenan menyiapkan sejumlah protokol menyusul rencana penerapan new normal di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Sejumlah aspek mulai dari kegiatan harian hingga acara kenegaraan yang digelar di Istana disesuaikan dengan merujuk pada protokol kesehatan yang ketat. “Yang pertama adalah kita lihat arahan Bapak Presiden bahwa kita memang sudah mulai harus melakukan kegiatan sehari-hari dengan melakukan new normal,” ujar Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Kamis (4/6). “Bagaimana kesiapannya? Kita untuk kesiapan Istana adalah semua, jadi mulai dari Bogor, Jakarta, Tampaksiring, Yogya, itu semua diperlakukan,” sambungnya. Untuk penerapan new normal di tempat ibadah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meninjau Masjid Baiturrahim yang berada di kompleks Istana Kepresidenan. Nantinya, Masjid Baiturrahim hanya akan menampung 20 persen dari kapasitas maksimal. “Yang tadinya 750 jadi 150 (jemaah),” ucap Heru.
Tak hanya itu, sejumlah prosedur juga nantinya akan diberlakukan sebagai standar baru. Misalnya, penempatan sabun atau hand sanitizer di beberapa titik untuk digunakan oleh jemaah sebelum berwudu dan memasuki masjid. “Saya rasa dengan adanya kita sudah menggunakan konsep-konsep new normal ini kita bisa beribadah dengan nyaman,” ucap Heru. Menurut dia, adaptasi kebiasaan baru juga diterapkan dalam kegiatan-kegiatan Presiden Jokowi di Istana. Untuk acara pelantikan, pejabat yang hadir dibatasi antara 5 hingga 7 orang. “Kemarin beberapa pelantikan misalnya KSAL dan KSAU, tidak lebih dari 5 undangan. Itu kegiatan resmi kenegaraan,” tuturnya. Selain itu, para tamu yang akan berkunjung ke Istana juga harus mengikuti prosedur pengujian tes cepat (rapid test) Covid-19. Heru menjelaskan tes cepat tersebut sudah berlangsung selama 2-3 minggu tanpa ada keluhan. “Secara tidak langsung bahwa itu kita sudah melakukan new normal kan awalnya tidak ada rapid (test). Begitu juga pakai masker. Awalnya kan kita suruh pakai masker ada yang pakai, ada yang tidak. Sekarang semua pakai masker. Pengemudi, baik itu pengemudi menteri atau tamu Presiden, semua sudah pakai masker dan masing-masing menunggu di kendaraan masing-masing,” jelasnya. Heru menyebut akan ada pembatasan jarak antarorang dalam acara yang dihadiri Presiden Jokowi di Istana. Upacara peringatan yang biasanya dilakukan secara langsung di lapangan pun kini alan beralih secara virtual.
The New Normal
Sementara itu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menuturkan akan ada perubahan dalam hal peliputan acara-acara Presiden di Istana. Misalnya, jika biasanya wartawan yang hadir dalam acara Jokowi berjumlah banyak maka akan dikurangi dengan bantuan adanya streaming dan konsep TV pool serta foto pool. “Artinya ya memang dibatasi. Juga kendaraan juga akan berkurang yang tadinya 10 (penumpang) mungkin jadi 5 (penumpang). Karena itu adalah keharusan yang harus dijalankan, itu bagian dari protokol kesehatan,” ungkap Bey.
Wapres Sebut New Normal jadi Peluang Industri Halal dan UMKM
Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin menyebut bahwa dalam masa transisi menuju new normal, pemerintah terus berupaya mengkaji penerapannya agar tetap aman dari Covid-19. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tetap produktif agar mampu mendorong pergerakan ekonomi, termasuk ekonomi syariah. “Pemberlakuan tatanan baru membuat aspek kesehatan dan higienitas menjadi hal yang mutlak. Di sinilah peluang industri halal yang jika diterapkan secara baik, InsyaAllah dapat menjadi pilihan,” ujar Wapres Ma’ruf Amin ketika menjadi narasumber Webinar Nasional UIN bertemakan ‘Ekonomi Syariah di Indonesia: Kebijakan Strategis Pemerintah Menuju New Normal Life’, Kamis (4/6). Wapres mengimbau agar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sebagian besar merupakan pelaku ekonomi syariah, dapat turut menyediakan berbagai produk dan jasa terkait kesehatan, seperti masker, hand sanitizer dan pelindung wajah (face shield). Selain itu, perubahan kebiasaan masyarakat perlu mendapat perhatian pelaku ekonomi syariah. “Contohnya, transaksi perbankan akan lebih fokus pada layanan internet banking, sementara pembelanjaan produk juga akan semakin fokus pada transaksi online,” terang Wapres.
The New Normal
“Pemberlakuan tatanan baru membuat aspek kesehatan dan higienitas menjadi hal yang mutlak. Di sinilah peluang industri halal yang jika diterapkan secara baik, InsyaAllah dapat menjadi pilihan,” ujar Wapres Ma’ruf Amin ketika menjadi narasumber Webinar Nasional UIN bertemakan ‘Ekonomi Syariah di Indonesia: Kebijakan Strategis Pemerintah Menuju New Normal Life’, Kamis (4/6). Wapres mengimbau agar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sebagian besar merupakan pelaku ekonomi syariah, dapat turut menyediakan berbagai produk dan jasa terkait kesehatan, seperti masker, hand sanitizer dan pelindung wajah (face shield). Selain itu, perubahan kebiasaan masyarakat perlu mendapat perhatian pelaku ekonomi syariah. “Contohnya, transaksi perbankan akan lebih fokus pada layanan internet banking, sementara pembelanjaan produk juga akan semakin fokus pada transaksi online,” terang Wapres.
Untuk itu, Wapres menekankan pentingnya beradaptasi sesuai kondisi. Pelaku ekonomi syariah harus bisa menyesuaikan diri dengan memanfaatkan teknologi digital dan transaksi online dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Dalam kesempatan itu, Wapres juga mengungkapkan bahwa dalam menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia melakukan refocusing dan realokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), serta pelebaran defisit. Hal ini ditujukan untuk memberikan keleluasaan dalam menangani permasalahan kesehatan serta menyediakan anggaran bantuan sosial yang cukup besar. “Pemerintah juga memberikan stimulus, baik fiskal maupun non-fiskal serta memastikan anggaran tersedia untuk program pemulihan ekonomi,” ucapnya. Wapres berpesan agar semua pihak senantiasa menggelorakan dan mempromosikan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia agar terus berkembang dan mencapai potensinya, terutama dalam tatanan baru pandemi Covid-19.
The New Normal
Polri Sebut Pelaksanaan New Normal Tetap Mengacu Protokol Kesehatan
Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan pelaksanaan new normal menekankan pada pemulihan kehidupan ekonomi dengan tetap mengacu kepada protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Hal itu disampaikan Komjen Agus saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) webinar series bertajuk “New Normal di Masa Pandemi: Prospek dan Tantangan” yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (4/5). “Kita ingin kembali produktif dalam new normal dengan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan,” kata Komjen Agus. Agus Andrianto mengatakan, Polri akan membantu mendisiplinkan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan. Selain itu, Polri juga akan mendorong pelaksanaan ketahanan pangan di seluruh tanah air. Salah satunya dengan kampung-kampung tangguh seperti di Jawa Timur (Jatim). Pihaknya juga menyampaikan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Polri bersama TNI dan unsur pemerintah yang lain telah menggelar operasi pencegahan penyebaran Covid-19 sejak 2,5 bulan lalu. Deputi bidang Sistem dan Strategi BNPB Wisnu Wijaya mengungkapkan Indonesia memiliki kekuatan luar biasa dalam menghadapi dampak panjang pandemi Covid-19. Kekuatan itu diantaranya rantai birokrasi yang terkoordinasi baik dari tingkat pusat sampai daerah. Selain itu, kekuatan masyarakat dan media massa dalam menyikapi Covid-19. “Indonesia akan bisa menyesuaikan diri dalam tatanan baru atau new normal, yaitu tetap produktif di tengah pandemi Covid-19,” ujarnya.
The New Normal
Sementara itu, Dewan Pembina Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Handaka Santosa menyampaikan kesiapan seluruh pusat belanja di Tanah Air untuk beroperasi kembali di era new normal. Handaka menjamin seluruh pusat perbelanjaan akan melaksanakan protokol kesehatan, tidak saja kepada pengunjung tetapi juga kepada seluruh pegawainya. “Kita siapkan tempat cuci tangan, alat pengukur suhu, bahkan mengatur physical distancing,” tegas Handaka. Menurut Handaka, wacana pembukaan kembali dalam masa new normal sudah ditunggu-tunggu pengelola pusat belanja setelah dua bulan lebih mereka tidak beroperasi. “Jangan tanya lagi kerugian kami, yang penting kita siap beroperasi kembali dengan melaksanakan protokol kesehatan,” tutup Handaka.
The New Normal
Gugus Tugas akan Umumkan 102 Daerah yang akan Terapkan New Normal
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengumumkan bahwa tahapan rencana pembukaan sektor ekonomi dan penetapan 102 Kabupaten/Kota untuk melaksanakan program masyarakat produktif dan aman Covid-19 telah dimulai. Dalam hal ini, pelaksanaan dari program tersebut baru berlaku bagi sejumlah daerah yang berada di zona hijau dan tidak terdapat kasus Covid-19. Sehingga untuk kemudian dapat diberikan kewenangan untuk memulai pra-kondisi. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, mengatakan, bahwa langkah kebijakan tersebut telah mendapatkan respon yang positif dari beberapa pimpinan daerah. “Berdasarkan laporan yang diterima Ketua Gugus Tugas, kebijakan tersebut telah direspons baik oleh pemimpin daerah di 102 Kabupaten/Kota,” kata Doni melalui keterangan resmi, Jumat (4/6).
The New Normal
Selanjutnya, para pimpinan di daerah telah mengupayakan persiapan dengan seksama dan membangun komunikasi dengan semua kelompok dan komponen masyarakat. Serta bergotong-royong sebelum menjalankan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19. Sampai sejauh ini, kata dia, beberapa pimpinan di daerah telah melaporkan bahwa laju peningkatan kasus di wilayahnya masing-masing dapat ditekan. Namun memang diakui bahwa hal itu belum maksimal di beberapa daerah yang lain. “Hingga saat ini kita sudah bisa menekan laju peningkatan kasus di beberapa daerah, meskipun di beberapa daerah lainnya masih belum maksimal,” jelas Doni. Menurut Doni, pelaksanaan masyarakat produktif dan aman Covid-19 harus terencana dengan menjalankan tahapan-tahapan meliputi, waktu yang tepat, sektor yang diprioritaskan, koordinasi yang ketat antara pusat dan daerah serta monitoring dan evaluasi. “Untuk memastikan terlaksananya tahapan tersebut diperlukan pengawasan dan pengendalian agar tercapai masyarakat produktif dan aman Covid-19,” kata Doni.
Kemudian, di samping pemerintah tetap fokus dan optimal dalam pengendalian Covid-19 agar masyarakat tidak sampai terpapar, pada saat yang bersamaan pemerintah juga harus melindungi jutaan masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Menurutnya, dampak dari kondisi pandemi tersebut juga dapat memicu masalah baru yang berujung pada menurunnya imunitas sehingga rentan terhadap paparan virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19. “Dampak dari kehilangan pekerjaan ini akan mengurangi daya beli masyarakat sehingga tidak mampu mendapatkan asupan makanan bergizi yang dapat menurunkan imunitas tubuh sehingga berisiko terpapar Covid-19,” kata Doni. Menurut data Kementerian Tenaga Kerja saat ini menunjukkan bahwa dampak Covid-19 telah mengakibatkan sekitar 3,7 juta pekerja formal kehilangan pekerjaan. Ini belum termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan di sektor informal. Untuk menindaklanjuti amanat konstitusi tersebut, maka Gugus Tugas mempertimbangkan beberapa hal, antara lain dampak kesehatan, sosial ekonomi, dan tenaga kerja, sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo untuk menentukan tahapan pembukaan sektor ekonomi. “Presiden Joko Widodo telah menugaskan Ketua Gugus Tugas untuk menyampaikan pembukaan kembali sektor yang memiliki dampak positif terhadap hajat hidup orang banyak,” tutur Doni. Selanjutnya Gugus Tugas juga melakukan diskusi dengan Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait, pakar epidemiologi, kesehatan masyarakat, ekonomi kerakyatan, sosial-budaya dan keamanan.
The New Normal
Support Priority Indonesia merupakan Perusahaan Sepatu Kulit Militer POLRI Safety Boot Medis untuk kebutuhan jatah perusahaan maupun instansi. Info Tender atau Pengadaan bisa langsung mengubungi 0822 8182 7374 atau Klik Disini
