Daftar Daerah Vaksinasi Covid19; sejumlah daerah sudah mulai melakukan vaksinasi covid-19 terhadap penjabat publik dan tenaga kesehatan sejak pekan ini menggunakan vaksin asal China, Sinovac yang telah mendapat izin darurat dan dinyatakan halal oleh MUI. DKI Jakarta melakukan vaksinasi pertamanya pada Kamis lalu, sehari setelah Presiden Joko Widodo, jajarannya, dan beragam tokoh masyarakat di tingkat nasional divaksin di Istana Negara. Berikut yang telah dirangkum oleh Tim Support Priority Indonesia (Perusahaan Sepatu Kulit Militer POLRI Safety Tunggang) dibawah ini;
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan akan ada total 7,9 juta warga yang divaksinasi di wilayahnya. Jumlah itu meliputi 130.000 tenaga kesehatan, 500.000 pemberi layanan publik, 3 juta lebih kelompok rentan secara geospasial maupun ekonomi, dan 2 juta lebih kelompok usaha. Vaksinasi juga dilakukan terhadap 21 tokoh pertama di DKI pada Jumat (15/1) lalu. Namun Widyastuti tidak merinci siapa saja tokoh tersebut. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria tidak termasuk dalam daftar karena sudah pernah terpapar covid-19.
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memulai vaksinasi pertama pada waktu yang bersamaan. Terdapat 15 tokoh yang menerima vaksin perdana pada Jumat (15/1) terdiri dari pejabat pemda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Beberapa diantaranya termasuk Wakil Gubernur DIY Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Paku Alam X. Sementara Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Bowono X tak masuk daftar yang diprioritaskan karena berusia di atas 59 tahun.
Sementara Provinsi Banten melakukan vaksinasi lebih dulu pada Kamis lalu terhadap kepala daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Pendopo Kabupaten Tangerang. Beberapa yang menerima vaksin adalah Ketua DPRD Banten Andra Soni hingga Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto. Sementara Gubernur Banten Wahidin Halim belum menerima vaksin karena menunggu menggunakan vaksin asal Amerika Serikat, Pfizer.
Kota Surakarta, Jawa Tengah juga melakukan vaksinasi terhadap 11 tokoh pada Kamis (14/1) mulai dari Ketua DPRD hingga Kapolesta Surakarta. Namun Wali Kota Solo terpilih Gibran Rakabuming Raka tidak masuk dalam prioritas vaksinasi di wilayah itu karena Pemkot Solo sejauh ini belum memahami protokol vaksinasi keluarga presiden. Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo juga tak divaksin karena masuk golongan lansia.
Jajaran pemerintah provinsi Jawa Tengah juga melakukan vaksinasi di waktu yang bersamaan diawali Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan disusul vaksinasi untuk tenaga kesehatan dan kelompok yang diprioritaskan di wilayah tersebut. Kemudian Provinsi Bali memulai vaksinasi dengan 17 pejabat daerah sebagai penerima pertama, di antaranya termasuk Gubernur Bali Wayan Koster. Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi juga menjadi orang pertama yang disuntik di wilayahnya, bersama Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut IBN Wiswantanu dan lainnya. Distribusi vaksin sendiri telah dilakukan ke 34 provinsi. Dosis terbanyak diterima oleh DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah.
Kemenkes soal Vaksinasi Lansia: Tanggung Jawab RS dan Pasien
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menyatakan warga berusia 60 tahun yang mau divaksinasi harus menanggung sendiri efek samping yang ditimbulkan. Pihak rumah sakit juga harus bertanggung jawab jika ada kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI). Diketahui, kalangan yang bisa lebih dulu diberikan vaksin corona adalah mereka yang berusia 18-59 tahun. “Kami sudah memberitahukan, di atas usia 60 tahun ditunda dulu, yang punya darah tinggi pada saat pengukuran ditunda,” kata Nadia, Senin (18/1).
“Namun juga diberikan tanda tangan persetujuan kan, kalau ada efek samping di luar kriteria itu, maka tanggung jawab Rumah Sakit dan individunya,” tambahnya. Nadia menjelaskan, untuk sementara ini pemerintah belum memberikan lampu hijau penggunaan Sinovac untuk usia diatas 60 tahun. Sebab, laporan uji klinis secara keseluruhan yang dilakukan Tim Fakultas Kedokteran Unpad di Bandung belum rampung. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sejauh ini juga masih terus melakukan kajian dan uji klinis lanjutan tentang boleh tidaknya warga di atas 60 tahun menerima vaksin.
“Kriteria lansia masih kita tunda. Karena Sinovac kita masih tunggu data-data yang lengkap, kalau Indonesia masih menunggu uji klinis kan,” jelasnya. Dihubungi terpisah, Juru Bicara Vaksinasi dari BPOM Lucia Rizka Andalusia mengatakan hal serupa. Sejauh ini pihaknya masih terus mengkaji data pelaporan uji klinis Indonesia dan negara lain seperti Turki. “BPOM belum menyetujui penggunaan vaksin untuk diatas 60 tahun,” kata Lucia, Senin (18/1). Pernyataan Nadia dan Lucia itu sekaligus merespons cuitan Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono melalui akun twitternya @drpriono1 pada Minggu (17/1) malam kemarin.
Pandu mengunggah sebuah video singkat berdurasi 42 detik yang memperlihatkan seorang pria berumur menerima suntikan. Dari keterangan unggahan Pandu itu, pria tersebut yakni Prof. dr. Suwandi Widjaja (77 tahun) yang tengah menerima suntikan vaksin Sinovac di RS Medistra. “Sinovac bisa untuk lansia yang sehat. Seperti juga dilakukan di Turkey. Sinovac dianjurkan pada usia 18-59 tahun. Tak ada larangan diberikan pada usia 60+ sehat,” cuit Pandu. Saat dikonfirmasi ulang, Pandu pun mengaku sejauh ini Suwandi tidak mengalami efek samping kecuali mengantuk pasca vaksinasi.
Pandu lalu mendorong agar pemerintah bersedia memperhitungkan kembali kebijakan vaksinasi lansia, khususnya terhadap tenaga kesehatan dan tokoh publik yang berjasa untuk tanah air. “Itu tenaga kesehatan dan pejabat publik senior banyak berusia 60 tahun ke atas. Negara belum memikirkan itu, nakes berisiko, ditambah usia 60 tahun ke atas berisiko, dan itu tidak ada yang memikirkan,” pungkas Pandu.
(Source: cnnindonesia.com)