Dampak Kolateral Pandemi

Dampak Kolateral Pandemi

Dampak Kolateral Pandemi; Hampir 20 ribu karyawan menerima pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan yang kinerja bisnisnya terganggu akibat pandemi Covid-19. Mayoritas yang terdampak adalah karyawan yang bekerja di perusahaan sektor tekstil dan manufaktur. Data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, sejak pandemi Covid-19 terjadi dari Februari hingga 20 Oktober 2020, ada sekira 1.983 perusahaan dengan total pekerja 111.985 pekerja yang terdampak. Jumlah itu kemungkinan lebih banyak karena belum semua perusahaan yang melaporkan kondisinya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berikut yang telah dirangkum oleh Tim Support Priority Indonesia (Perusahaan Sepatu Kulit Militer POLRI Safety Tunggang) dibawah ini;

Kepala Disnakertrans Jawa Barat, Taufik Garsadi menyebut, sejauh ini ada sekira 19.089 pekerja yang mendapat keputusan PHK dari 460 perusahaan. Sedangkan yang dirumahkan angkanya mencapai 80.138 pekerja dari 983 perusahaan. Disnaker di 27 kabupaten/kota masih melakukan pendataan dan mengkonfimasi bersamaan dengan BPJS Ketenagakerjaan. “Total yang terkena PHK dan dirumahkan ada 99.227 orang,” ujar dia, Selasa lalu.

Perusahaan yang mendominasi yang melakukan PHK adalah yang bergerak di sektor tekstil dengan 54,15 persen. Di bawahnya adalah perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur 23,80 persen. Ia menjelaskan, hal ini menjadi salah satu alasan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil tidak dinaikannya Upah Minimum Provinsi (UMP). Tujuannya, agar tidak ada lagi karyawan yang mendapat PHK dari perusahaan karena kinerja perusahaan yang terganggu karena pandemi Covid-19.

Ridwan Kamil sebelumnya mengatakan, 60 persen industri manufaktur yang ada di Indonesia berada di Jawa Barat. Di sisi lain, sektor itu pula yang paling terdampak kinerja bisnisnya karena pandemi. “Itulah mengapa UMP Jabar tidak dinaikan, mengikuti surat edara dari Kementerian Tenaga Kerja. Jangan dibandingkan dengan provinsi lain yang idndustrinya sedikit. Jadi kalau upahnya (UMP) dinaikan, kami khawatir ada PHK lagi, yang dirugikan buruh lagi,” kata dia beberapa waktu lalu.

Dampak Pandemi Covid-19, Boeing Bakal PHK 7.000 Karyawan

Produsen pesawat asal Amerika Serikat (AS), Boeing dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya. Kali ini, sekitar 7.000 karyawan akan kena PHK imbas pandemi Covid-19 yang menurunkan kinerja perusahaan. Mengutip laman BBC, sebelumnya, Boeing juga sudah melakukan pemangkasan karyawan besar-besaran. Akhir tahun 2021 nanti, pekerja Boeing diproyeksi hanya berjumlah 130.000 orang saja, turun 20 persen dari jumlah awal yaitu 160.000 orang.

Perusahaan mencatatkan kerugian USD 354 miliar selama 3 bulan hingga 30 September. Dilaporkan, pendapatannya turun 30 persen dalam 9 bulan pertama tahun ini menjadi USD 42 miliar. Namun, Boeing menegaskan ekspektasinya terhadap pengiriman Boeing 737 Max AS, yang rencananya bakal dilanjutkan sebelum akhir tahun, meskipun dengan tingkat produksi yang sangat berkurang. Boeing dilaporkan tengah memproses sertifikasi ketat dan validasi penerbangan yang dilakukan oleh regulator AS, Kanada dan Uni Eropa. Pesawat tersebut sekarang telah menyelesaikan sekitar 1.400 penerbangan uji coba dan lebih dari 3.000 jam terbang.

Adapun, armada tersebut telah dilarang terbang sejak Maret 2019 setelah 346 orang tewas dalam 2 kecelakaan udara terpisah. Pandemi Covid-19 diakui menambah krisis, menyebabkan penurunan besar dalam perjalanan udara, mendorong maskapai penerbangan besar ke ambang kebangkrutan dan memaksa Boeing untuk memangkas staf dan membatalkan rencana untuk pesawat baru.

Wisata Diprediksi Pulih 2023

Boeing mengumumkan pengurangan pekerjaan 10 persen di musim semi ini dan memperingatkan kemungkinan pemotongan yang lebih. Boeing juga memprediksi, pariwisata bakal kembali seperti semula pada 2023 kelak. Presiden dan CEO Boeing Dave Calhoun mengatakan, pandemi terus menambah tekanan pada bisnis. “Portofolio kami yang beragam, termasuk layanan pemerintah kami, program pertahanan dan luar angkasa, terus memberikan stabilitas bagi kami saat kami beradaptasi dan membangun kembali sisi lain dari pandemi,” ujar Calhoun.

Pengusaha Nilai Kenaikan UMP yang Tak Sesuai Bisa Berujung PHK Besar-Besaran

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyatakan, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 sudah tepat lantaran sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Pihaknya menyesalkan kebijakan para kepala daerah yang tetap menaikkan UMP 2021 karena dinilai bakal mempersulit dunia usaha bahkan membawa dunia usaha dalam keadaan krisis. Bahkan, terdapat ancaman gelombang PHK besar-besaran jika kebijakan ini dilanjutkan.

“Dengan penetapan upah yang tidak sesuai dengan Surat Edaran, dapat dipastikan akan semakin mempersulit dunia usaha yang pada ujungnya akan menyebabkan gelombang PHK besar-besaran dalam kondisi krisis,” ujar Hariyadi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/11). Hariyadi melanjutkan, kemungkinan ada sikap politis kepala daerah dalam memutuskan kenaikan UMP 2021 tersebut. Apalagi, dalam waktu dekat kontestasi Pilkada akan segera digelar. “Tapi rasanya bukan Pilkada, tapi mau Pilpres 2024. Seingat saya nama-nama ini adalah yang muncul di polling-polling yang akan berkompetisi di 2024, tapi tidak tahu lah saya tidak bisa menjawab itu,” katanya.

Terlepas dari kemungkinan itu, Apindo menyayangkan sikap kepala daerah yang tidak sejalan dengan apa yang diimbau pemerintah melalui SE Menaker, meskipun kepala daerah lah yang diberi kewenangan untuk menentukan upah minimum di daerahnya. “Tentu ini memang menjadi otoritasnya kepala daerah, hanya kami menyesalkan lah, artinya keputusan ini tidak memperhatikan kondisi secara umum,” ujarnya.

Imbas Pandemi, Biaya Umrah Naik Hingga 40 Persen

Perusahaan jasa keberangkatan haji dan umrah mulai beroperasi lagi setelah Arab Saudi memperbolehkan warga negara lain untuk melakukan umrah sejak 1 November. Namun, biaya umrah naik hingga 40 persen karena penerapan protokol kesehatan yang diperketat di Tanah Suci. “Biaya umrah ada kenaikan 30 hingga 40 persen dibandingkan sebelum pandemi,” kata Penanggung Jawab Umrah Muhibbah Tour, Budi, seperti dikutip dari Antara di Pekanbaru, Selasa (3/11).

Dia mengatakan pada hari pertama beroperasi kembali Muhibbah Tour pada 3 November ini, sudah ada warga yang datang untuk mendaftar dan mencari informasi tentang umrah. Menurut dia, masih cukup banyak warga belum mengetahui tentang kondisi dan persyaratan umrah yang diterapkan kerajaan Saudi. Biaya umrah, berdasarkan surat pemberitahuan dari Kementerian Agama adalah Rp26 juta per orang, dengan catatan itu dihitung dari titik keberangkatan di Jakarta. Sedangkan untuk keberangkatan di Kota Pekanbaru, biayanya diperkirakan mencapai Rp30 juta karena tidak ada penerbangan langsung ke Arab Saudi.

“Arab Saudi hanya memperbolehkan berangkat dengan maskapai Saudia Airlines ke Jeddah. Dan itu hanya ada di empat bandara, yaitu di Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Juanda, Bandara Sultan Hasanuddin, dan Bandara Kuala Namu. Tidak boleh ada maskapai lainnya, sedangkan sebelumnya kita bisa gunakan Lion Air dari Pekanbaru,” katanya.

Syarat Umroh

Dari perkiraan biaya umroh tersebut, lanjutnya, belum termasuk biaya uji usap (swab) mandiri yang merupakan syarat wajib untuk calon jamaah. Hasil swab harus sudah didapatkan tiga hari sebelum berangkat ke Arab Saudi. Kemudian, setiap jamaah wajib menjalani karantina tiga hari di hotel di Saudi sebelum diperbolehkan melaksanakan rangkaian umroh. “Ada pembatasan usia umroh juga, yaitu usia paling tidak mencapai 18 tahun dan maksimal 50 tahun, serta tidak boleh ada penyakit penyerta. Selain itu, setiap calon jamaah harus menandatangani surat pernyataan bahwa siap menerima risiko apabila terpapar virus Corona,” katanya.

Dia menambahkan, ada sekitar 400 calon jamaah umroh dari Muhibbah Tour yang tertunda berangkat karena pandemi Covid-19. Menurut dia, lebih baik tidak terburu-buru berangkat sambil melihat perkembangan terbaru dalam pelaksanaan umroh yang baru saja dibuka untuk warga negara selain Arab Saudi. “Kita berusaha carikan jadwal yang pas, Inshaallah akan berangkat mulai awal tahun 2021,” katanya.

(Source: merdeka.com)

Leave a Reply