Dana Pemulihan Ekonomi

Dana Pemulihan Ekonomi

Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Baru Terserap 28 Persen Hingga Akhir Agustus 2020; Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, realisasi penggunaan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai tanggal 26 Agustus 2020 sebanyak 28 persen. Artinya, dari anggaran Rp 695,2 triliun yang dialokasikan telah digunakan sebanyak Rp 194,95 triliun. “Progres program PEN ini mencapai 28 persen dari pagu anggaran Rp 695,2 triliun,” kata Febrio dalam diskusi virtual dengan Forum Diskusi Salemba bertema ‘APBN Sebagai Sarana Pemulihan Ekonomi Nasional’, Jakarta, Sabtu (29/8). Dia merincikan, realisasi di sektor kesehatan sudah terserap Rp 12,3 triliun dari anggaran Rp 87,55 triliun. Sektor Perlindungan sosial terserap Rp 101, 06 triliun dari anggaran Rp 203,9 triliun. Sektor Kementerian/Lembaga dan Pemda terserap Rp 17,23 triliun dari anggaran Rp 106,11 triliun. Berikut yang telah dirangkum oleh Tim Support Priority Indonesia (Perusahaan Sepatu Kulit Militer POLRI Safety Tunggang) dibawah ini:

Insentif Usaha terealisasi Rp 17,23 triliun dari anggaran Rp 120,61 triliun. Terakhir sektor untuk mendukung UMKM terealisasi Rp 49,5 triliun dari anggaran Rp 123,46 triliun. Sementara untuk pembiayaan korporasi, Febrio mengatakan pemerintah masih menunggu waktu yang tepat untuk mencairkannya. Febrio menjelaskan sejak sebelum pandemi Covid-19, pemerintah memiliki pola penyerapan anggaran pada kuartal ketiga. Sehingga dia meyakini, anggaran Rp 695,2 triliun untuk pemulihan ekonomi bisa terserap di akhir tahun. “Memang dari pola, pemerintah ini di Q3 banyak dibelanjakan, ini diharapkan bisa terjadi realisasi maksimal di Q4,” kata Febrio.

Dilihat dari tren penyerapan anggaran, dia menunjukkan pada semester I-2020 dana PEN yang terserap sebanyak Rp 124,62 persen. lalu pada bulan Juli 2020 kembali naik menjadi Rp 147,67 triliun. Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan RP 23,05 triliun dalam waktu satu bulan. Selanjutnya, kembali terjadi penyerapan anggaran sampai pada 26 Agustus 2020 sebesar Rp 47,28 triliun. Sehingga secara keseluruhan selama 2 bulan terjadi penyerapan anggaran sebesar 25,3 persen. Beberapa upaya percepatan yang dilakukan pemerintah antara lain memperpanjang program sampai dengan Desember 2020. Semisal subsidi listrik PLN untuk pengguna berdaya 450 VA dan sebagian pengguna daya 900 VA dan subsidi bunga kredit KUR sampai akhir bulan Desember. Pemerintah juga mempercepat proses usulan baru berbagai kluster dan mendesain ulang program agar lebih efektif . Terakhir mempercepat proses birokrasi program.

11 Kelompok Ini Terima Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional

Pemerintah telah merealisasikan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 194,95 triliun dari total anggaran RP 695,2 triliun. Berdasarkan pemetaan penerima manfaat bantuan program PEN menurut desil pendapatan terbagi menjadi 11 kelompok. Teranyar pemerintah menyalurkan dana PEN untuk program bantuan tenaga kerja sebesar Rp 37,87 triliun. Program ini merupakan subsidi gaji pegawai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masing-masing sebesar Rp 2,4 juta. Program ini diberikan kepada mereka yang memiliki gaji dibawah Rp 5 juta. Subsidi yang dibagikan diberikan secara bertahap selama 4 bulan kepada 15,7 juta peserta BPJS TK. Program Kartu Prakerja memiliki anggaran Rp 20 triliun untuk 5,6 juta penerima manfaat. Program ini diberikan kepada mereka yang belum menjadi korban PHK dan yang belum memiliki pekerjaan. Saat ini pemerintah tengah membuka gelombang keempat dari realisasi program ini.

“Program kartu Prakerja ini bisa lebih baik setelah direvitalisasi,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam diskusi virtual dengan Forum Diskusi Salemba bertema ‘APBN Sebagai Sarana Pemulihan Ekonomi Nasional’, Jakarta, Sabtu (29/8). Pemerintah mengalokasikan dana Rp 6,9 triliun untuk subsidi listrik PLN. Lewat program ini, pemerintah menggratiskan biaya listrik pengguna daya 450 VA dan memberi diskon 50 persen bagi sebagian pengguna listrik berdaya 900 VA selama 6 bulan dari April-September. Selanjutnya, program bantuan produktif untuk 9,12 juta usaha kecil dianggarkan Rp 22,01 triliun. Program ini diberikan kepada para pelaku usaha yang belum menerima program kredit. Bantuan ini hanya disalurkan satu kali dengan nilai bantuan Rp 2,4 juta per unit usaha.

Lalu program bantuan ekspansi bantuan sosial tunai. Program ini memiliki anggaran Rp 4,6 triliun dengan penerima manfaat 9 juta orang. Masing-masing penerima manfaat yang bukan peserta PKH mendapatkan bantuan Rp 500 ribu. Bantuan berupa beras juga diberikan kepada 10 juta pemilik PKH. Setiap peserta akan mendapatkan bantuan beras 15 kilogram selama 3 bulan dari Agustus-Oktober 2020. Kemudian program BLT Dana Desa dengan anggaran Rp 31,2 triliun dengan penerima manfaat sebanyak 11 juta orang. Masing-masing mendapatkan dana bantuan Rp 600 ribu dari bulan April-Juni dan Rp 300 ribu dari bulan Juli- Oktober. Pemerintah juga mengalokasikan dana PEN untuk bansos tunai untuk warga Jabodetabek sebesar Rp 3,42 triliun dengan penerima 1,3 juta orang. Sementara Rp 15,2 triliun untuk warga diluar Jabodetabek untuk 9 juta orang. Bantuan disalurkan secara bertahap selama 9 bulan dari April sampai Desember.

Sementara itu, dana bantuan sosial kepada pemilik kartu PKH sebesar Rp 37,4 triliun untuk 10 juta penerima manfaat. Adapun pada program kartu sembako pemerintah anggarkan Rp 43,6 triliun untuk 20 juta penerima manfaat. Khusus program ini diberikan selama 12 bulan yang masing-masing bernilai Rp 200 ribu per bulan. Febrio mengatakan semua program ini langsung diterima masyarakat. Dalam hal ini pemerintah telah berupaya maksimal untuk menolong masyarakat. Sebab, di sisi lain pemerintah harus tetap menjaga defisit anggaran tidak melebar lagi. “Ini sudah maksimal dalam konteks batasan yang kita punya, defisit kita harus tetap bertengger di minus 6 persen,” kata dia mengakhiri.

Kemenkeu Janji Dana Bantuan untuk BUMN Cair September 2020

Pemerintah telah menggulirkan berbagai insentif Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membangkitkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19. Dari sejumlah bantuan yang diberikan, hanya program PEN untuk korporasi yang belum ada perkembangannya. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Meirijal Nur mengatakan, penyaluran program PEN korporasi dilakukan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020. Dia menjelaskan, proses pencairan sedang dipercepat tanpa melanggar tata kelola governance. Oleh karenanya, pemerintah kini tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk proses pencairan. “PP sedang diproses. Perkiraan kita September bisa dicairkan cepat ke BUMN penerima PMN (Penyertaan Modal Negara),” jelas Meirijal dalam sesi teleconference, Jumat (28/8).

Sebagai catatan, realisasi PEN korporasi memakan anggaran Rp 53,57 triliun. Adapun rinciannya, PEN korporasi akan dipakai untuk talangan modal kerja Rp 29,65 triliun, PMN Rp 20,5 triliun, dan penempatan dana padat karya Rp 3,42 triliun. Dana segar PEN yang pemerintah sudah anggarkan sejak awal 2020 ini dimaksudkan agar korporasi tetap dapat bertahan di tengah pandemi virus corona. Jumlah dana tak sedikit tersebut bakal diberikan kepada beberapa BUMN, seperti PT Garuda Indonesia Rp 8,5 triliun, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Rp 3,5 triliun, PT PTPN Rp 4 triliun, Krakatau Steel Rp 3 triliun, dan Perumnas Rp 0,65 triliun. Adapun BUMN yang mendapatkan bantuan penyertaan modal negara (PMN) yakni PT Hutama Karya (Persero) Rp 7,5 triliun, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Rp 6 triliun, PT Permodalan Madani (Persero) Rp 1,5 triliun, dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Rp 0,5 triliun.

(Source: Merdeka.com, Liputan6.com)

Leave a Reply