Evaluasi Bansos Covid19; Selama pandemi Covid-19 penyaluran bantuan sosial (bansos) antara pemerintah pusat dan daerah kerap terjadi tumpang tindih. Berangkat dari situ, Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih menyarankan untuk adanya desain ulang pembagian bansos antara pemerintah pusat dan daerah sebagai solusi berdasarkan status domisili masyarakat. “Padahal sebetulnya kan kalau kita lihat dari administrasi kependudukan seharusnya bansos. Katakanlah level Kabupaten/Kota itu fokus diberikan oleh Pemda tingkat yang sesuai, kepada warga berdasarkan identitas yang sesuai tempatnya,” terang Alamsyah saat ikuti diskusi webinar virtual, Jumat (26/6). Berikut yang telah dirangkum oleh Tim Support Priority Indonesia (Perusahaan Sepatu Kulit Militer POLRI Safety Tunggang Big Size) di bawah ini;
Maksudnya, pembagian bansos akan berdasarkan KTP yang fokus pada identitas tempat daerahnya. Kemudian, bagi warga pendatang namun masih satu provinsi itu tanggung jawab dari Pemprov, sedangkan pendatang yang di luar provinsi itu tanggung jawab Pemerintah Pusat. “Lalu bagaimana kalau dia pendatang tapi bukan dari provinsi. Nah inilah jatahnya pusat. Tetapi ini kan mau dibalik pemerintah pusat mau ambil itu semuanya, kalau kemudian di daerah-daerah lain kacau. Ya mungkin, karena adanya kekeliruan berpikir antara peran pemerintah pusat dan daerah,” katanya. Oleh sebab itu, penting adanya perbaikan dalam sistem desain pembagian bansos. Sedangkan untuk kolaborasi bisa saling membantu melalui tambahan budget antara pusat, provinsi, maupun kota/kabupaten. “Ya bantuan pusat bisa tetap menggunakan tim yang ada di DKI itu engga ada masalah tinggal tambahkan saja budgetnya. Kemudian, disaat penggunaan ini, pastikan pelayanan dengan menggunakan identitas tunggal. Seperti E-KTP,” ujarnya. Lanjutnya, penting untuk pemerintah membangun sistem informasi lintas area yang transparan dan melakukan pemantauan terhadap perkembangan masyarakat yang menerima bantuan berdasarkan kriteria, kerentanan, kesenjangan, dan kualitas. “Terakhir, tetapkan standar pada model intervensi dan standar lokal. Dan untuk ini percayakan kepada Dinsos satu saja,” katanya.
MUI Sarankan Bantuan Untuk Korban Terdampak Pandemi Covid-19 Berupa Uang
Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas turut menyesalkan soal ada kementerian yang diungkap Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum secara maksimal menyerap anggarannya. Menurut dia, kinerja para menteri yang membuat jengkel Presiden Jokowi itu malah memperburuk keadaan ekonomi rakyat di tengah pandemi Covid-19. “Hal ini tentu saja sangat kita sesalkan karena akibat dari tindakan tersebut telah memperburuk citra dari pemerintah terutama dalam hal ini adalah presiden karena dampak dari tindakan mereka tersebut telah memperburuk keadaan ekonomi rakyat,” kata Anwar Abbas melalui keterangannya, Senin (29/6). Abbas menilai tidak mungkin mendorong ekonomi rakyat bila mereka tidak punya daya beli. Menurut dia, tanpa adanya peningkatan daya beli, maka tentu produktivitas masyarakat tidak akan bisa dipacu. “Hal ini tentu saja sangat-sangat beliau sesalkan karena semestinya para pembantu (menteri) beliau (Jokowi) tersebut sudah tahu apa yang akan dilakukan tetapi ternyata tidak demikian. Dan hal ini tentu saja telah membuat sang presiden benar-benar menjadi jengkel,” kata dia.
Evaluasi Bansos Covid19
Untuk itu, dikatakan Abbas, para menteri dan para pembantu presiden hendaknya benar-benar tersentak dengan pernyataan presiden tersebut dan secepatnya melakukan langkah-langkah strategis dan inovatif bagi memperbaiki keadaan ekonomi rakyat. Sehingga daya beli masyarakat kita harapkan akan bisa meningkat. “Untuk itu agar tujuan tersebut bisa cepat terwujud maka kita harapkan agar bantuan-bantuan dari pemerintah terhadap rakyat miskin tidak diberikan berupa barang tapi berupa uang,” tuntut Abbas. Menurutnya, dengan itu mereka bisa berbelanja ke warung-warung kecil di samping dan di sekitar rumahnya. Sehingga kehidupan ekonomi dari rakyat kecil benar tertolong. “Dan itulah yang kita harapkan,” tandas Abbas.
Pemprov DKI Perpanjang Pembagian Bansos Corona Sampai Desember
Pemberian bantuan sosial (bansos) berupa sembako bagi warga Jakarta yang terdampak Covid-19 akan tetap diberikan dan diperpanjang sampai tahap gelombang ke dua Juli-Desember 2020. “Perlu diketahui bahwa pembagian bansos sembako kita akan terus dilaksanakan yang dari gelombang pertama. Dan akan terus berlangsung sampai Juli hingga terus diteruskan hingga Desember,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat mengikuti diskusi seminar virtual, Jumat (26/6). Pada kesempatan itu, Riza menjelaskan, bantuan pada gelombang kedua nanti akan terjadi pengurangan dari segi kuantitas jumlah penerima. Karena sudah mulai dibukanya kembali pelbagai sektor aktifitas ekonomi masyarakat.
“Namun demikian jumlah pembagian sembako akan semakin berkurang seiring dengan adanya perbaikan dari pada ekonomi kita,” katanya. “Karena sebelumnya seperti, ojek online, usaha yang tidak bekerja, berhenti sementara itu. Sudah ada pelonggaran dan bisa bekerja kembali. Maka pada akhirnya yang bersangkutan bisa kembali beraktifitas,” sambungnya. Walaupun dalam diskusi itu, Riza belum menjelaskan skema-skema baru penyaluran yang akan dilakukan pada bansos gelombang kedua nantinya. Namun pihaknya akan berupaya mengatasi ketidak tepat sasaran yang terjadi selama bansos kemarin. “Kita juga sudah bilang kepada jajaran Pemprov untuk memberitahukan terkait pendataan ini. Karena sistem pendataan ini sangat dinamis, kalau sistemnya baik, itu dengan sendirinya akan baik,” ujarnya.
Evaluasi Bansos Covid19
Peran RT/RW Jadi Ujung Tombak Data
Kemudian terkait perbaikan data, Politikus Partai Gerindra tersebut menjelaskan akan tetap memaksimalkan peran RT/RW dalam perbaikan data yang selalu update ke depannya. “Karena memang kita sangat transparan, kita sangat terbuka dan semuanya kita serahkan kepada unsur terdepan RT/RW yang terdepan dan tahu kondisi masyarakat. Karena memang paling dekat dengan masyarakat,” tuturnya. Lanjutnya, kepada warga yang belum mendapatkan bantuan atau dapat tetapi merasa mampu dan salah sasaran, silakan melapor ke RT/RW setempat untuk diteruskan sampai ke Provinsi hingga Pusat untuk perbaikan data. “Jadi itu sudah kita sarankan dan sejauh ini temen-teman tolong cek lagi di bawah. Kita juga ingin mendengar masukan kalau memang masih ada, ya bisa disampaikan ke Dinsos (Dinas Sosial) atau RT/RW. Kalau betul kita akan segera periksa dan perbaiki itu,” terangnya.
Begini Penjelasan Wagub DKI soal Orang Kaya Terima Bansos Corona
Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria memberikan penjelasan terkait isu-isu yang muncul di tengah masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial. Misalnya adanya perdebatan di tengah masyarakat terkait layak atau tidaknya seseorang menerima bantuan sosial. Dia mencontohkan, misalnya ada protes ketika seseorang diberikan bantuan sosial, sebab yang bersangkutan dinilai oleh masyarakat sekitarnya sebagai orang yang mampu. Riza menjelaskan, pihaknya tidak tinggal diam ketika mendengar kabar-kabar yang demikian. Pihaknya pun telah melakukan pengecekan langsung ke tengah masyarakat.
Evaluasi Bansos Covid19
Menurut Riza, temuan di lapangan, memang orang yang menerima bantuan merupakan orang yang mampu dan seharusnya tidak menerima bansos. Hanya saja, bantuan itu sesungguhnya ditujukan, misalnya kepada pembantu yang bersangkutan, yang memang layak menerima bansos. “Kok orang kaya terima? Setelah dicek, karena di situ maksudnya itu pembantunya. ada supirnya. Ada tukang kebun di situ. Cuma beralamat di rumah majikannya. Itu salah satu sebab.” “Sehingga rumahnya ya rumah orang kaya. Jadi jangan lihat diantar kemana, tapi lihat siapa yang menerima,” ujar dia. Selain itu, bisa juga bansos itu ditujukan kepada orang yang memang berhak menerima, hanya saja si penerima manfaat masuk dalam KK yang dinilai mampu secara ekonomi. “Kemudian sempat beredar kok menerima orang berkecukupan. Karena yang diberikan itu berdasarkan KK. Jadi karena berdasarkan KK, yang masuk itu kepala keluarga, misalnya bapaknya,” terang RIza. “Padahal yang menerima bukan bapaknya. di situ ada neneknya yang disabilitas, yang tua dan sebagainya. Jadi itu sudah kita evaluasi kita cek jadi tidak seperti,” tandasnya.
(Source: Merdeka.com)
