Kebijakan Negara Atasi Corona

Kebijakan Negara Atasi Corona

Kebijakan Berbagai Negara Atasi Dampak Virus Corona; Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana mengatakan, seluruh negara di dunia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menyelamatkan ekonomi negara dari pandemi Virus Corona. Salah satunya, dengan melakukan restrukturisasi kredit agar pelaku usaha tetap bisa menjalankan usahanya tanpa terbebani pembayaran pinjaman. “Semua negara merespon pandemi ini dengan berbagai kebijakan. Kita melihat negara tetangga kita melakukan relaksasi,” ujar Heru, Jakarta, Selasa 19 Mei 2020.

Dalam catatan, ada 5 negara di dunia yang melakukan pelonggaran kredit sama seperti Indonesia. Tim Support Priority Indonesia (Perusahaan Sepatu Kulit Militer POLRI Safety Big Size) sudah rangkumkan untuk anda di bawah ini;

Pertama, Hongkong melakukan penurunan kewajiban minimum pemenuhan countercyclical buffer (CCyB) dari 2 persen menjadi 1 persen. Kemudian untuk debitur Usaha Menengah Kecil (UMK) dan individu yang terkena dampak perbankan melakukan relaksasi. “Hongkong misalnya melakukan penundaan pembayaran dan perpanjangan waktu dan atau penurunan bunga kemudian juga menyediakan pinjaman tanpa agunan dan atau cerukan,” jelas Heru.

Kedua adalah Malaysia. Malaysia melakukan penundaan sementara atau hanya 6 bulan untuk debitur yang memenuhi kriteria tidak perlu melakukan pembayaran dan keterlambatan pembayaran tidak dikenakan denda. “Malaysia juga menurunkan NSFR minimum menjadi 80 persen, kemudian LCR diperbolehkan kurang dari 100 persen,” jelasnya.

Negara ketiga adalah Filipina. Langkah pertama yang dilakukan Filipina adalah eksposur kepada debitur yang terdampak dikecualikan dari rasio NPLs. Kedua, memperbolehkan penundaan pencatatan cadangan kerugian kredit kepada debitur yang terdampak maksimal selama lima tahun dengan persetujuan BSP. “Filipina juga menerapkan tidak ada sanksi denda untuk keterlambatan pelaporan prudensial selama 6 bulan. Keempat, bank didorong untuk meniadakan fee atas online banking atau electronic money,” jelas Heru.

Negara Lainnya

Selanjutnya, negara Singapura. Singapura mengeluarkan 5 kebijakan untuk menahan gempuran pandemi Virus Corona. Pertama dengan penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk kredit properti. Kedua, konversi kartu kredit menjadi term loan dengan suku bunga yang dicapping dengan jangka waktu 5 tahun. Ketiga penundaan pembayaran pokok kartu kredit. Lalu keempat, penyesuaian batas permodalan dan likuiditas. Kemudian terakhir, negara tersebut juga melakukan penundaan penerapan penuh Basel III reforms.

Negara terakhir adalah Jepang. Jepang menginstruksikan bank agar menyiapkan kredit untuk membantu debitur dengan spesial bunga atau tanpa agunan. Bank juga diharuskan melakukan pendampingan kepada debitur untuk melanjutkan usaha. Lalu bank diwajibkan melakukan restrukturisasi kredit. Kemudian, menggunakan buffer modal dan likuiditas.

kebijakan negara atasi corona

Sudah Ajukan Keringanan Kredit Tapi Belum Disetujui, Ini Penyebabnya

Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Heru Kristiyana membeberkan penyebab pengajuan restrukturisasi atau keringanan kredit debitur tidak langsung disetujui oleh perbankan. Menurutnya, hal tersebut disebabkan karena verifikasi data dan kondisi debitur yang tidak bisa dilakukan serentak mengingat jumlah nasabah cukup besar. “Berbagai kendala yang pertama tentunya bekerja dari rumah ini kesulitan perbankan untuk melakukan tatap muka, verifikasi data dan pengkinian kondisi debitur. Ini tantangan utama. karena memang tidak bisa melakukan tatap muka memastikan debitur memerlukan restrukturisasi,” ujarnya melalui Video Conference, Jakarta, Selasa (19/5).

Tantangan kedua kata Heru adalah proses restrukturisasi harus dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam kredit restrukturisasi. Di mana hal tersebut berpotensi menghambat proses percepatan stimulus. Lalu ada juga persetujuan restrukturisasi yang harus naik satu tingkat menimbulkan bottleneck. “Menyikapi ini kita memahami dan bank melakukan satu satu aasesment itu. Padahal ribuan nasabah sehingga bank merasa kesulitan sehingga kita sarankan bisa dalam satu keranjang untuk diproses tapi kita tekankan harus hati-hati. Kita akan melakukan post audit apakah yang dilakukan itu betul,” paparnya.

Perbankan Harus Hati-Hati

Hal lain kata Heru adalah, perbankan hati-hati melakukan restrukturisasi. Untuk nasabah yang memang sudah macet sebelum pandemi, bank tidak akan menyetujui pemberian keringanan kredit. “Perbankan secara tepat harus melakukan identifikasi dampak covid tentunya perbankan harus melakukan berbagai mitigasi rentetan kasus pandemi terhadap kinerja perbankan,” katanya.

40 persen UMKM Diperkirakan akan Berhenti Beroperasi Akibat Corona

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, berdasarkan hasil survei tercatat 40 persen Usaha Mikro Kecil (UMK) dan UKM akan terhenti karena dampak covid-19. “Di bulan April 2020 survei mengatakan 43 persen UMKM akan berhenti beroperasi. Lalu ada survei dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Padjadjaran datanya hampir sama 47 persen UMKM di Jawa Barat sudah berhenti. Kalau dirata-ratakan dengan survei lain yakni 40 persen UMKM yang akan berhenti,” kata Teten dalam dalam acara Diskusi Media InfobankTalkNews, Selasa (19/5). Menurutnya, ini berbeda dengan kondisi saat tahun 1998, di mana saat itu UMKM masih bisa bertahan. Sedangkan dengan adanya pandemi covid-19 ini UMKM sangat terdampak, apalagi 98 persen UMKM terdiri dari mikro dan ultra mikro sehingga kemungkinan besar akan berhenti beroperasi.

kebijakan negara atasi corona

“Nah ini yang yang menurut saya nampak beda dengan tahun 1998, ada dua sisi yang terdampak, yakni sisi supply dan demand, walaupun kita tahu sisi konsumsi sudah disampaikan oleh Sri Mulyani turun tinggal 2,7 persen, dan investasi juga tinggal 1,7 persen,” ujarnya. Oleh karena itu, apabila ekonomi Indonesia ingin cepat pulih maka yang paling tepat adalah mendorong dan membantu sektor UMKM, karena mayoritas pelaku usaha di Indonesia itu diserap oleh UMKM sebesar 97 persen, begitupun UMKM juga menyumbang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60 persen. “Walaupun demikian ada sebagian UMKM yang juga cukup mampu melihat peluang, dengan melakukan inovasi mereka banting setir memproduksi beberapa barang dan kebutuhan yang sedang tumbuh, seperti kebutuhan bahan pokok, makanan, APD, itu semua meningkat luar biasa,” ungkapnya. Menurutnya, meskipun 40 persen UMKM diperkirakan akan berhenti beroperasi, namun dia melihat ada hal yang menarik dari UMKM, yakni UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem digital dan marketplace online yang mengalami peningkatan. “Cuma disayangkan jumlah UMKM yang sudah terhubung dengan marketplace itu baru 13 persen atau 8 juta pelaku usaha. 87 persennya masih offline,” ujarnya.

Kendati begitu, meskipun dampak covid-19 membuat sebagian UMKM berhenti beroperasi, tapi dia menilai saat ini adalah waktu yang tepat untuk UMKM bertransformasi dari penjualan yang offline menjadi online. Namun, bagi Ultra mikro yang tidak mendapatkan bantuan relaksasi secara langsung oleh pemerintah karena tidak terdaftar, maka Teten menyebut pelaku usaha ultra mikro itu bisa dibantu melalui bantuan sosial, supaya bisa memperkuat atau mempertahankan daya beli di masyarakat. “Sebagian besar yang diultra mikro karena demand-nya sudah menurun, maka mereka sudah tidak punya usaha, ini kita akan kelompokan mereka dalam kelompok miskin baru dan kita dorong ke program bansos,” tandasnya

(Source: Merdeka.com)

Leave a Reply