Pilkada 2020 Saat Pandemi

Pilkada 2020 Saat Pandemi

Pilkada 2020 Saat Pandemi; KPU akan menggelar Pilkada 2020 pada Desember dengan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. KPU menargetkan jumlah partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 sebanyak 77,5 persen. “Target yang ingin kami capai masih sama dengan sebelumnya 77,5 persen,” kata Ketua KPU Arief Budiman, di kantornya, yang disiarkan secara live di akun Facebook KPU RI, Kamis (18/6/2020). Arief menegaskan sejatinya pelaksanaan Pilkada di masa pandemi tidak berbeda dengan pelaksanaan pemilu sebelumnya. Namun untuk meningkatkan minat pemilih untuk memakai hak pilihnya harus dijamin protokol kesehatan dengan ketat. “Sebetulnya tidak ada hal yang berbeda yang kita lakukan dalam pemilu kali ini dengan pemilu sebelumnya cara dan hal lain itu sama, tapi keyakinan publik itu harus dibangun bahwa melaksanakan aktivitas di masa pandemi selama protokol kesehatan dijalankan dengan ketat, dengan baik, maka tidak ada yang perlu ditakutkan untuk beraktivitas menggunakan hak pilihnya,” kata Arief.

“Itulah kenapa KPU memberikan pelayanan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini dengan prioritas kesehatan dan keselamatan bagi semua, bagi penyelenggara, dan peserta maupun pemilih,” imbuhnya. Arief mengatakan KPU akan terus mensosialisasikan kepada masyarakat agar mau menggunakan hak pilihnya. Selain itu KPU berharap bakal calon peserta Pilkada nantinya merupakan sosok berkompeten sehingga partisipasi pemilih akan meningkat.

“Tugas agar masyarakat tetap mau menggunakan hak pilihnya itu merupakan tugas bersama kita. Jadi bakal calon perseorangan kemudian calon yang diusung parpol itu harus calon-calon terbaik sehingga masyarakat pun selain karena yakin bisa menggunakan hak pilih dan mendapat calon terbaik sehingga masyarakat semangat dan mau menggunakan hak pilihnya,” sambungnya. Arief mengatakan pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi ini merupakan yang pertama kali dilakukan di Indonesia. Jika Pilkada ini berhasil maka akan menjadi contoh bagi generasi berikutnya. “Jadi apa yang kita lakukan hari ini sebetulnya bukan untuk kepentingan hari ini tapi jauh lebih dari itu untuk kepentingan generasi yang akan datang. Yang mereka akan mewarisi, belajar dari apa yang kita lakukan hari ini,” imbuh Arief “Kalau baik maka kita memberikan fondasi yang baik, tapi kalau ini kita laksanakan tidak baik bahkan mungkin banyak problem, maka generasi yang akan datang kalau menghadapi situasi yang sama seperti ini, dia harus cari referensi lagi dan harus menyesuaikan banyak hal,” ungkapnya.

Jadwal Tahapan Pilkada 2020 di Era Corona, Kampanye 71 Hari

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di era pandemi Virus Corona. Sejumlah protokol kesehatan pun akan diterapkan pada tahapan-tahapan pilkada. Keputusan itu diberlakukan seiring dengan dikeluarkannya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 mengenai perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada Tahun 2020 seperti yang telah dirangkum oleh Tim Support Priority Indonesia (Perusahaan Sepatu Kulit Militer POLRI Safety Tunggang Big Size) di bawah ini;

Aturan itu sengaja secara khusus dibentuk KPU untuk merinci tahapan Pilkada serentak tahun 2020 yang sempat tertunda sekitar 3 bulan imbas dari mewabahnya Virus Corona. Gelaran Pilkada 2020 kali ini akan tampak berbeda dengan Pilkada tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya, KPU akan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020. Keputusan itu diberlakukan setelah KPU berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Doni Monardo dan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto. KPU nantinya akan membuat aturan teknis mengenai tata cara teknis pelaksanaan protokol kesehatan dalam Pilkada 2020 melalui peraturan KPU yang akan diterbitkan dalam waktu dekat.

Untuk jadwal, KPU mulai melanjutkan tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 pada Senin (15/6), lewat pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 270 daerah yang menggelar Pilkada 2020. Tak hanya itu, KPU Kabupaten/Kota kembali menyusun Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan seterusnya sejak Senin (15/6).

Pilkada 2020 Saat Pandemi

Kemudian, KPU akan menetapkan masa pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 15 Juni-6 Desember 2020. Lalu, pada 4-6 September KPU akan resmi membuka tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah. Setelah itu, KPU akan melakukan rangkaian verifikasi terhadap bakal calon yang mendaftar. Nantinya, KPU akan menetapkan pasangan calon kepala daerah yang akan berlaga 23 September 2020. Selain itu, tahapan kampanye akan dimulai pada 26 September hingga 5 Desember atau sebanyak 71 hari. KPU membagi masa kampanye calon kepala daerah ini dengan tiga fase.

-Fase pertama yakni kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum pemasangan alat peraga dan/atau kegiatan lain.

-Fase kedua, KPU akan menggelar debat publik/terbuka antarpasangan calon sebagai bagian dari kampanye calon kepala daerah. Fase pertama dan kedua masa kampanye itu akan digelar pada 26 September hingga 5 Desember 2020.

-Fase ketiga, KPU akan membuka kampanye calon kepala daerah melalui media massa, cetak, dan elektronik, pada 22 November hingga 5 Desember 2020. Masa tenang dan pembersihan alat peraga sendiri akan dilakukan pada 6-8 Desember 2019. Pemungutan suara sekaligus penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Setelah itu, penghitungan suara secara berjenjang dilakukan. Runutannya, penghitungan suara di tingkat kecamatan akan digelar pada 10-14 Desember, penghitungan suara di kabupaten/kota 13-17 Desember. Penghitungan suara di tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur berlangsung pada 16-20 Desember. Meski demikian, KPU belum mencantumkan jadwal penetapan pasangan calon kepala daerah terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pilkada. KPU baru memutuskan akan menetapkan calon kepala daerah yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) paling lama lima hari setelah MK resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU.

Pilkada 2020 Saat Pandemi

Perlu diketahui, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pernah merinci bahwa 40 dari 261 kabupaten atau kota yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 masuk dalam zona penyebaran virus corona. Selanjutnya, 99 kabupaten atau kota lainnya masuk di zona oranye, 72 di zona kuning, dan 43 berada di zona hijau penyebaran Covid-19. Meski digelar di tengah pandemi, Ketua KPU Arief Budiman yakin bisa mempertahankan jumlah pemilih di Pilkada 2020.

KPU mengurangi jumlah maksimal pemilih di TPS saat Pilkada 2020. Nantinya satu TPS hanya akan diisi oleh 500 pemilih. “Salah satu hasil kesimpulan RDP Kom II kemarin sore adalah perubahan pemilih maksimal, dari 800 ke 500 per TPS,” ujar komisioner KPU Viryan Aziz.

Viryan mengatakan terdapat lima pertimbangan atas pengurangan tersebut. Pertama yaitu, untuk mengurangi berkumpulnya massa dalam satu tempat. “Pro-COVID-19, mengurangi konsentrasi massa dalam jumlah besar di TPS. Potensinya besaran konsentrasi massa berkurang 37,5%,” kata Viryan. Selanjutnya, Viryan menyebut hal ini dapat mengurangi lamanya waktu penghitungan suara. Tidak hanya itu, pengurangan ini juga dimaksud untuk tetap menjaga partisipasi masyarakat. Mengurangi lamanya waktu penghitungan suara. Pemilih semakin dekat ke TPS, potensi menjaga tingkat partisipasi. Viryan mengatakan nantinya jumlah TPS akan ditambah. Menurutnya, pengurangan dan penambahan TPS dapat menimbulkan rasa aman bagi pemilih.

(Source: news.detik.com)

Leave a Reply