Anggaran Militer Dipangkas; Anggaran pertahanan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dipangkas untuk menghadapi pandemi Covid-19. Hal itu membuat kondisi negara-negara ASEAN rentan karena hanya memiliki sedikit sumber daya untuk merespons klaim teritorial China di wilayah Laut China Selatan. Indonesia sejatinya tidak terlibat klaim sengketa wilayah Laut China Selatan dengan China. Namun, kedua pihak sudah beberapa kali terlibat ketegangan di sekitar perairan Natuna. Berikut yang telah dirangkum oleh Tim Support Priority Indonesia (Perusahaan Sepatu Kulit Militer POLRI Safety Tunggang Big Size) dibawah ini;
Sebagian besar negara Asia Tenggara menjadikan pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19 sebagai prioritas utama. Belanja militer atau pertahanan terpaksa mendapatkan “kursi belakang” karena tidak memberikan dorongan peningkatan ekonomi secara langsung. Sektor pertahanan telah menjadi sasaran empuk pemotongan anggaran untuk mendanai langkah-langkah yang lebih mendesak. Namun, konsekuensinya harus dibayar mahal.
Sebagai contoh, Indonesia telah memutuskan untuk menurunkan anggaran pertahanan tahun 2020 sebesar tujuh persen dari awalnya Rp131 triliun (USD9,2 miliar). Pemangkasan anggaran itu dialokasikan untuk upaya memerangi virus corona SARS-cov-2 penyebab penyakit Covid-19. Data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menyebutkan total pengeluaran militer di kawasan ASEAN mencapai USD40,5 miliar pada 2019, sekitar 40 persen lebih tinggi dari pada 2010.
Di Filipina, Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana telah mengindikasikan bahwa pihaknya akan mengizinkan dana dari anggaran pertahanan tahun ini digunakan untuk menangani pandemi Covid-19. Malaysia juga telah mengurangi pengeluaran militer dalam beberapa tahun terakhir untuk membantu memperbaiki keuangan negara itu, dan tren ini kemungkinan akan semakin cepat seiring pandemi dan penurunan harga minyak yang semakin memperparah prospek fiskal.
Thailand menyetujui pengurangan delapan persen dari anggaran pertahanan 233 miliar baht (USD7,43 miliar). Menurut Nikkei Asian Review, para pemimpin ASEAN diperkirakan akan membahas cara-cara untuk menangani klaim teritorial Beijing ketika mereka bertemu untuk KTT virtual akhir bulan ini. KTT itu akan diselenggarakan oleh Vietnam, yang mengambil sikap garis keras terhadap klaim teritorial China. Tetapi pasukan 10 anggota blok ASEAN jauh dari China dalam hal kualitas dan kuantitas.
Anggaran Militer Dipangkas
Beijing bulan lalu mengumumkan kenaikan 6,6 persen dalam anggaran militer tahunannya hingga 1,27 triliun yuan (USD179 miliar), bahkan itu dilakukan di tengah penurunan pendapatan untuk pertama kalinya dalam 44 tahun.
Dengan mengingat hal ini, negara-negara ASEAN kemungkinan memiliki sedikit pilihan selain mengandalkan Amerika Serikat (AS) yang tidak terlihat ramah pada pengamanan jalur-jalur laut Beijing dari Laut China Selatan hingga Samudra Hindia. Indonesia baru-baru ini mengerahkan kapal perang dan pesawat tempur di ke sekitar Kepulauan Natuna di sekitar Laut China Selatan. Di sekitar wilayah itulah kapal Penjaga Pantai China beroperasi di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia. China, di sisi lain, merencanakan latihan militer besar-besaran di Laut China Selatan pada awal musim panas ini.
Beijing mengatakan kepada pemerintah Indonesia pada 2 Juni bahwa pihaknya bersedia untuk menegosiasikan solusi atas tumpang tindih antara “nine-dash line” Beijing, di mana China mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan, dan ZEE di sekitar Kepulauan Natuna. Jakarta menolak tawaran itu, dan menyatakan bahwa di bawah hukum internasional China tidak memiliki hak atas perairan di sekitar Kepulauan Natuna. Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto berbicara pada Kamis lalu dengan Laksamana Phil Davidson, komandan Komando Indo-Pasifik AS, untuk mengonfirmasi penjadwalan ulang latihan bersama yang telah direncanakan untuk tahun ini.
Namun pengumuman itu kemungkinan dimaksudkan untuk mengirim pesan kepada China bahwa ASEAN dekat dengan Washington. Tetapi, China tetap teguh pada “kepentingan intinya”, seperti Laut China Selatan dan Taiwan, sejak Presiden Xi Jinping mengatakan pada bulan Maret bahwa wabah virus corona baru pada dasarnya terkendali. Latihan militer musim panas Beijing dapat mencakup pengerahan dua kapal induk pertama kalinya, yang tampaknya untuk menangkal kebebasan operasi navigasi AS di wilayah Laut China Selatan yang sudah berlangsung pada April dan Mei.
Awal pekan ini, Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan sebuah kapal Penjaga Pantai China telah menabrak dan mencuri peralatan dan makanan laut dari kapal nelayan Vietnam di dekat Kepulauan Paracel yang disengketakan. Serangan itu berselang beberapa pekan setelah insiden bulan April di mana sebuah kapal China menabrak dan menenggelamkan kapal Vietnam di dekat pulau-pulau sengketa. Beijing juga telah meningkatkan kontrol efektifnya dengan cara-cara yang tidak langsung seperti ketika melaporkan panen sayuran yang sukses di pantai sekitar di Paracel dan kemudian mengatakan bahwa latihan Angkatan Laut dengan tembakan langsung telah dilakukan di sekitar pulau tersebut. Menurut laporan Straits Times, Sabtu (20/6/2020), langkah-langkah semacam itu telah membuat beberapa komunitas internasional khawatir karena China mengindikasikan telah membuat AS dan negara-negara tetangganya tidak seimbang karena sedang disibukkan dengan penanganan pandemi Covid-19.
Anggaran Militer Dipangkas
Jokowi Pangkas Anggaran Kementerian, Institusi Prabowo Berkurang 8 Triliun Demi Atasi Virus Corona
Resmi, Presiden Jokowi pangkas anggaran Kementerian, institusi Prabowo Kementerian Pertahanan berkurang Rp 8 Triliun demi mengatasi Virus Corona, covid-19. Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) tak main-main dalam menangani Virus Corona di Indonesia. Saat ini jumlah kasus positif covid-19 di Indonesia mencapai 4.241 dengan korban meninggal dunia sebanyak 373 orang. Presiden Jokowi lantasmemangkas anggaran Kementerian dan lembaga demi penanganan pandemi covid-19. Nantinya anggaran yang dipangkas itu kemudian akan difokuskan ke Kementerian Kesehatan demi mengatasi Virus Corona. Adapun yang terimbas pemotongan anggaran ini termasuk Kementerian Pertahanan, KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, hingga Mahkamah Agung.
Diketahui anggaran untuk institusi Prabowo Subianto, Kementerian Pertahanan harus dipangkas Rp 8 triliun. Sementara itu, Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2020 mengenai Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2020 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa “Untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 ( covid-19 ) dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dilakukan perubahan terhadap postur dan rincian APBN Tahun Anggaran 2020.” Berdasarkan Perpres Nomor 54/2020 yang diakses di Jakarta pada Minggu (12/4/2019) itu, Pasal 1 Ayat 3 dan Ayat 4 mengatur bahwa anggaran pendapatan negara diperkirakan sebesar Rp 1,760 triliun, sedangkan anggaran belanja negara diperkirakan sebesar Rp 2,613 triliun
Peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW) Wana Alamsyah menuturkan, seharusnya secara berkala Pemerintah menyampaikan jumlah anggaran yang sudah digunakan selama penanganan. “Seharusnya tugas juru bicara bukan hanya menyampaikan berapa banyak pasien bertambah, sembuh, atau meninggal tetapi juga harus menyampaikan berapa besar uang yang sudah digunakan untuk penanggulangan ini (covid-19) dan Wana berharap Pemerintah tidak gagal dalam menentukan prioritas penanganan covid-19 di Tanah Air yang malah akan menimbulkan celah korupsi.
(Source: sindonews.com, kaltim.tribunnews.com)
