Berita Satgas Covid19 Terbaru April; Satgas Covid-19 Sebut Indonesia Berusaha Kurangi Ketergantungan Vaksin Luar Negeri. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan Indonesia tengah berusaha mengurangi ketergantungan terhadap vaksin luar negeri. Sejalan dengan itu, Indonesia berupaya meningkatkan produksi vaksin Covid-19 dalam negeri. “Dengan ditingkatkannya kapasitas produksi vaksin ini, kebutuhan vaksin dalam negeri akan tercapai,” katanya melalui keterangan tertulis. Berikut yang telah dirangkum Tim Support Priority Indonesia (Perusahaan Sepatu Kulit Militer POLRI Safety Tunggang) dibawah ini;
Saat ini, pemerintah melalui PT Bio Farma terus meningkatkan produksi vaksin Covid-19 Sinovac. Rencananya, perusahaan pelat merah itu akan memproduksi 25 juta dosis vaksin Sinovac. Selain mendorong PT Bio Farma meningkatkan produksi vaksin Covid-19, pemerintah juga terus mengakselerasi pengembangan vaksin dalam negeri. Seperti pengembangan vaksin merah putih oleh Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19. “Secara bersamaan, pemerintah juga terus mendiseminasikan informasi kepada masyarakat, tentang pentingnya vaksin untuk melindungi masyarakat dari terpapar. Dan sejauh ini pemerintah sudah memberikan 13,6 juta vaksin kepada masyarakat Indonesia,” sambungnya.
Sebagai informasi, data 13 April 2021, 10.373.963 orang telah mendapatkan vaksin Covid-19 dosis pertama di Indonesia. Dari total tersebut, 1.457.364 di antaranya merupakan tenaga kesehatan, 6.807.906 petugas pelayanan publik dan 2.107.966 lansia di atas 60 tahun. Sementara penerima vaksin Covid-19 dosis kedua menembus 5.431.997 orang. Rincian penerima vaksin Covid-19 dosis kedua yakni 1.316.291 tenaga kesehatan, 3.394.098 petugas pelayanan publik dan 721.608 lansia.
Dukungan Kebijakan Hingga Vaksinasi Bantu Pemulihan Ekonomi Global
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut, masih terdapat tantangan yaitu ketidakseimbangan pemulihan global. Sejumlah negara diproyeksikan akan dapat tumbuh positif di tahun 2021, sementara negara-negara yang terpukul lebih keras memiliki proyeksi pertumbuhan yang jauh lebih rendah. Untuk menghadapi kondisi tersebut, dirinya mendorong agar Bank Dunia dan IMF sesuai dengan mandatnya senantiasa bekerjasama dengan berbagai partner yaitu lembaga internasional dan sektor swasta serta seluruh negara di dunia untuk meningkatkan akses terhadap vaksin, mengelola beban pembiayaan, dan menerapkan strategi pemulihan pertumbuhan ekonomi.
“Kita memasuki tahun ke-2 pandemi Covid-19. Dengan telah berjalannya program vaksinasi dan dukungan kebijakan, prospek ekonomi global semakin membaik,” kata Sri Mulyani dalam Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional-Kelompok Bank Dunia Tahun 2021, Rabu (14/4). Sri Mulyani yang juga sebagai Governer Bank Dunia dan Alternate Governor IMF untuk Indonesia itu ingin, agar prospek ekonomi global yang positif saat ini dijadikan sebagai momentum untuk mendorong pemulihan ekonomi global yang menyeluruh dan berkelanjutan agar mampu mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan.
Dalam hal ini, dirinya menyampaikan perhatian utama pemerintah Indonesia adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perhatian ini perlu ditunjukkan dalam bentuk investasi yang terkoordinasi dalam sistem pemberian layanan publik dalam rangka membangun, melindungi, dan mengoptimalkan sumber daya manusia.
Selain itu, dirinya juga menyatakan bahwa keuangan publik memainkan peran penting dalam investasi pada sumber daya manusia tersebut. Prioritas keuangan publik meliputi program vaksinasi, peningkatan layanan kesehatan yang inklusif dan tangguh dengan memanfaatkan teknologi, pembelajaran dan keterampilan untuk semua -khususnya bagi kaum muda dan perempuan, serta perlindungan sosial. Prioritas tersebut selain mendukung pemulihan juga memfasilitasi transformasi ekonomi. Topik penting lain yang didiskusikan adalah pemulihan ekonomi melalui transisi ekonomi hijau. Transisi ini membutuhkan biaya yang sangat besar, sementara itu pembiayaan publik di banyak negara, saat ini diarahkan untuk penanganan pandemi.
Dalam agenda IMF Fiscal Forum dengan tema Climate Change and the Urgency of a Green Recovery, Sri Mulyani menyerukan realisasi kewajiban dukungan internasional kepada negara-negara berkembang sebesar USD 100 miliar per tahun sebagaimana dimandatkan dalam UNFCCC dan Perjanjian Paris. Negara-negara berkembang juga didorong untuk mengembangkan sumber pembiayaan inovatif. Dalam menunjang inovasi ini, perlu dibangun mekanisme pasar dan harga global yang dapat merefleksikan nilai emisi karbon secara nyata. Dengan demikian, produk inovasi keuangan negara-negara berkembang, seperti Obligasi Hijau Konvensional atau Syariah (Green Bond atau Green Sukuk) mendapatkan apresiasi dalam bentuk nilai harga yang tepat.
Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia telah memobilisasi berbagai instrumen pembiayaan inovatif untuk mendukung aksi iklim, antara lain penerbitan Green Sukuk sejak tahun 2018 untuk mendanai aksi perubahan iklim dan mendukung target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Di samping itu, pemerintah juga membentuk Badan Layanan Umum Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk memobilisasi dan mengelola sumber daya keuangan lingkungan serta memfasilitasi pengembangan perdagangan dan pasar karbon (carbon pricing).
Pemerintah saat ini sedang menyiapkan regulasi tentang carbon pricing yang akan menjadi panduan dalam menyusun kebijakan domestik dan kerangka kelembagaan untuk penetapan harga karbon. Di sisi lain, transisi ekonomi hijau juga akan memiliki implikasi penting atas kondisi stabilitas dan inklusi keuangan. Dalam hal ini, pada acara Toronto Centre Executive Panel dengan tema Transitioning to Green Economy, Menkeu menyampaikan perlunya mengarusutamakan instrumen pembiayaan hijau dalam sistem keuangan.
Selain itu, lembaga keuangan perlu menerapkan manajemen risiko yang kuat, didukung informasi yang komprehensif untuk menilai risiko terkait iklim. Untuk mendukung langkah-langkah tersebut diperlukan kolaborasi yang kuat antar para regulator, termasuk Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan.
Pemerintah Klaim Siap Hadapi Tantangan Covid-19 Selama Ramadan
Umat Islam di Indonesia tengah menjalani puasa Ramadan kedua di tengah pandemi Covid-19. Pada Ramadan kali ini, tren kasus positif Covid-19 cenderung menurun. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kasus positif Covid-19 terus meningkat. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan pada Ramadan ini pemerintah sudah siap menghadapi tantangan Covid-19. “Yang membedakan pada tahun ini, pemerintah Indonesia relatif lebih siap untuk menghadapi semua tantangan yang mungkin muncul selama bulan suci Ramadan dan juga saat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Kesiapan ini adalah pembelajaran dari pengalaman sebelumnya,” katanya melalui keterangan tertulis, Rabu (14/4).
Wiku menyebut, penurunan kasus positif di Indonesia sejalan dengan kematian Covid-19. Di saat bersamaan, kasus sembuh dari Covid-19 terus meningkat. Bahkan, kesembuhan Covid-19 saat ini sudah melebihi 90 persen. “Tidak perlu dikatakan lagi bahwa pemerintah terus mempertahankan tren positif ini,” sambungnya. Wiku menambahkan, pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2021 sebagai panduan menjalankan ibadah selama Ramadan dan perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah.
Aturan tersebut diperkuat dengan SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Larangan Mudik Lebaran yang berlaku mulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Dua aturan itu dikeluarkan untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan Covid-19 selama Ramadan dan Idul Fitri. “Tidak seperti tahun sebelumnya, tahun ini pemerintah ketat membatasi mobilitas. Mengingat bahwa kasus positif kerap meningkat dampak dari adanya libur panjang dan ini merupakan pembelajaran dari pengalaman sebelumnya,” pungkas Wiku.
(Source: merdeka.com)